RRI.CO.ID, MAKASSAR – Polemik penentuan lokasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dinilai memerlukan pelibatan masyarakat secara lebih terbuka dan menyeluruh. Hal tersebut disampaikan Pengamat Lingkungan Hidup, Husniati Amirullah, dalam dialog interaktif “Makassar Menyapa Pagi” PRO1 RRI Makassar, Selasa 12 Mei 2026.

Dalam dialog tersebut, Husniati menyoroti munculnya penolakan warga terkait rencana pemindahan lokasi proyek PSEL dari kawasan Tamalanrea kembali ke TPA Antang. Menurutnya, penolakan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial dan minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan proyek.

“Ketika masyarakat mendengar soal sampah, yang pertama dipikirkan tentu bau dan dampaknya terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, ada kekhawatiran nilai ekonomi wilayah tempat tinggal mereka menurun,” ujarnya.

Ia menilai, masyarakat sebenarnya mulai memahami bahwa PSEL merupakan teknologi pengolahan sampah yang berbeda dengan tempat pembuangan sampah biasa. Namun menurutnya, sosialisasi yang belum maksimal menyebabkan masih muncul penolakan di sejumlah wilayah.

Husniati juga menyoroti pentingnya keterlibatan warga sekitar, termasuk pemerintah tingkat RT dan RW, dalam setiap proses pengambilan keputusan proyek berskala besar. “Jangan sampai masyarakat merasa proyek ini hanya berorientasi pada kepentingan proyek semata tanpa memikirkan warga yang tinggal di sekitar lokasi,” katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai aspek teknis apabila proyek tetap dipindahkan ke Tamalanrea, termasuk rekayasa lalu lintas pengangkutan sampah hingga analisis dampak lingkungan yang matang. Menurut Husniati, kawasan TPA Antang sebenarnya masih memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah, khususnya di area bagian belakang yang berbatasan dengan Kabupaten Maros.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, sebenarnya masih ada wilayah yang bisa dimanfaatkan di area TPA Antang. Tinggal bagaimana pengelolaannya dan pelibatan masyarakat sekitar,” jelasnya. Ia juga menyarankan agar masyarakat di sekitar lokasi terdampak mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan proyek tersebut, misalnya melalui program kompensasi lingkungan atau dukungan fasilitas tertentu.

“Kalau proyek ini menghasilkan energi listrik, misalnya, masyarakat terdampak seharusnya juga bisa merasakan manfaatnya. Jangan hanya menerima dampaknya saja,” tambahnya.

Di akhir dialog, Husniati berharap pemerintah lebih memperkuat komunikasi dan pelibatan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akhir terkait lokasi pembangunan PSEL agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.