Kemenkum Perkuat Forum Komunikasi Kebijakan melalui Kegiatan Policy Talks

RRI.CO.ID, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Forum Komunikasi Kebijakan “Policy Talks” dengan tema Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Pancasila Kanwil Sulsel dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal serta diikuti oleh jajaran analis kebijakan se-Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun daring.

Dalam sambutannya, Andi Basmal menegaskan bahwa kebijakan publik saat ini harus disusun secara sistematis, terstruktur, dan berbasis analisis yang kuat agar mampu menjawab persoalan publik secara rasional dan terukur. Ia menyebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki posisi strategis dalam implementasi dan evaluasi kebijakan di wilayah, sehingga dibutuhkan analis kebijakan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik.

“Kebijakan yang baik lahir dari proses berpikir yang kritis, penggunaan data yang akurat, serta kemampuan menerjemahkan persoalan publik menjadi rekomendasi yang implementatif,” ujar Andi Basmal.

Ia juga berharap kegiatan Policy Talks dapat menjadi ruang pertukaran gagasan, pengembangan kapasitas, serta penguatan sinergi antar analis kebijakan di Sulawesi Selatan. “Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi formal, tetapi berkembang menjadi pusat pengembangan kapasitas dan penguatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Heny Widyawati dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di wilayah Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan, seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks serta tuntutan transparansi publik, pemerintah dituntut menghasilkan kebijakan yang berkualitas melalui pendekatan evidence-based policy.

Karena itu, analis kebijakan memiliki peran penting dalam setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan publik. “Penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di wilayah menjadi sebuah keharusan guna memenuhi tuntutan yang ada,” ujar Heny Widyawati.

Heny juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong penerapan proses kebijakan secara konsisten, memperkuat fungsi Forum Komunikasi Kebijakan sebagai ruang koordinasi dan analisis, serta meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep dasar analisis kebijakan dan penyusunan policy brief. Kegiatan Policy Talks ini menghadirkan dua narasumber, yakni akademisi Universitas Hasanuddin, Muh. Tang Abdullah serta praktisi dari Pusat Pengembangan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI, Muhamad Ikbal Thola.

Selain itu, kegiatan juga diikuti analis kebijakan dari lingkungan Kementerian Hukum se-Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga DPRD di Sulawesi Selatan, baik secara luring maupun daring.