RRI.CO.ID, Selayar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pada Selasa, 5 Mei 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. “Perjanjian kerja sama ini menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual. Kami ingin memastikan potensi daerah dapat terdata, terlindungi, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual, inventarisasi potensi KI, pengembangan ekosistem KI, hingga dorongan pembentukan regulasi daerah dan penguatan kelembagaan melalui Gerai Kekayaan Intelektual. Selain itu, Kakanwil juga menyampaikan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam memberikan pendampingan penyusunan produk hukum daerah, termasuk rancangan peraturan daerah (ranperda), guna mendukung kebijakan yang selaras dan efektif.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah menyambut baik kerja sama tersebut dan siap bersinergi serta mendukung pelaksanaannya. “Dengan potensi yang ada, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan kekayaan intelektual dan peningkatan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual di Kabupaten Kepulauan Selayar.