Integrasi LONTARA+, Pemkot Makassar Permudah Akses SPMB 2026

RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Lapangan Karebosi, Sabtu , 2Mei 2026.

Aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh proses penerimaan siswa secara lebih mudah dan transparan.

Kepala Dinas Pendidikan, Achi Soleman, menjelaskan bahwa melalui LONTARA+, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara online sekaligus memantau seluruh tahapan seleksi secara real-time. “Mulai dari informasi jadwal, persyaratan, hingga hasil seleksi, semuanya bisa diakses langsung melalui aplikasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, sistem ini juga menghadirkan notifikasi otomatis serta fitur pemantauan posisi dan peringkat calon siswa berdasarkan jalur seleksi seperti jalur domisili. Langkah ini dinilai mampu memangkas antrean, mencegah praktik kecurangan, serta memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

Selain melalui aplikasi, Pemkot Makassar tetap menyediakan akses alternatif melalui laman resmi SPMB. Namun, kehadiran LONTARA+ memperkuat arah kebijakan digitalisasi layanan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah pengguna.

Untuk mengantisipasi kendala teknis seperti tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan sistem yang lebih stabil dengan server terpisah untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.

“Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Semua proses bisa dipantau dari awal hingga pengumuman tanpa harus datang ke sekolah,” jelas Achi.

SPMB 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Mei hingga Juni 2026, guna memastikan proses berjalan tertib dan memberi waktu adaptasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa integrasi sistem ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi celah kecurangan maupun gangguan teknis yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

“Jangan lagi ada alasan server down. Karena itu bisa memunculkan kecurigaan adanya praktik yang tidak transparan,” tegasnya.

Munafri menambahkan, transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Dengan sistem yang terbuka dan dapat dipantau langsung, seluruh proses SPMB diharapkan berjalan adil, akuntabel, dan bebas dari intervensi.

“Dengan sistem ini, kita ingin pastikan tidak ada lagi ruang untuk permainan. Semua harus transparan,” tutupnya.