RRI.CO.ID, Makassar - Proses Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) tahap kedua digelar dengan pengawasan langsung empat perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sebanyak 34 peserta mengikuti tahapan ini untuk memperebutkan posisi strategis di 18 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, para peserta telah menjalani seleksi awal oleh tim independen dari Fakultas Psikologi UNM. Pada tahap kedua ini, proses sepenuhnya diambil alih DPP melalui mekanisme fit and proper test yang lebih mendalam.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa tahap ini fokus pada pendalaman komitmen dan kesiapan calon dalam memimpin struktur organisasi.

“Agenda hari ini adalah uji kelayakan dan kompetensi tahap kedua. Setelah tahap pertama oleh Fakultas Psikologi UNM, ini langsung fit and proper test dari DPP,” ujar Azhar di Kantor DPW PKB Sulsel, Jalan Prof. Basamalah, Rabu (29/4).

Menurutnya, setiap peserta telah dibekali template sebagai acuan penilaian, mulai dari program kerja hingga rancangan kepengurusan.

“Mereka sudah dikasih template soal komitmen, mulai dari program yang akan ditawarkan sampai dengan draf pengurus. Itulah yang kemudian didalami dan dieksplorasi oleh DPP,” jelasnya.

Empat perwakilan DPP yang terlibat dalam pengujian yakni Abduh, Lalu Hadriani Irfani, Daniel Johan, serta Dita Indah Sari.

Dari total 24 kabupaten/kota, baru 18 daerah yang memiliki peserta. Enam daerah lainnya yakni Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Palopo, Luwu Timur, dan Soppeng masih belum terisi.

“Terkait daerah yang belum ada pesertanya, nanti akan dirapatkan di tingkat DPW untuk menentukan siapa yang disepakati,” tambah Azhar.

Hasil UKK tahap kedua ini selanjutnya akan dibawa ke rapat DPP untuk menentukan kandidat yang dinilai paling siap menjalankan tugas organisasi.

“Langkah selanjutnya, hasil ini akan dirapatkan di DPP guna menentukan siapa yang dianggap paling siap atau running well,” ujarnya.

Ia menegaskan waktu persiapan tergolong singkat. Pelantikan dijadwalkan pada Juli, sementara pembenahan infrastruktur organisasi ditargetkan rampung Desember.

“Tidak ada lagi waktu istirahat. Jika tidak memenuhi komitmen, ada konsekuensi bahwa mereka akan diganti,” tegasnya.(*)