RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan program transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan melalui konsep “pete-pete laut”. Program ini menjadi langkah strategis di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir dan kepulauan.

Upaya tersebut kini memasuki tahap konkret setelah adanya sinyal dukungan penambahan armada kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Munafri mengungkapkan bahwa satu unit kapal tambahan telah masuk tahap alokasi dan dalam waktu dekat akan diproses penyerahannya kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Appi, Selasa 14 Maret 2026.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Wali Kota Munafri bersama jajaran Kementerian Perhubungan Laut yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Salodong, Makassar. Pertemuan itu turut disaksikan Direktur PIP Makassar, Capt. Rudi Susanto.

Menurut Munafri, kehadiran layanan transportasi laut reguler sangat dibutuhkan masyarakat kepulauan yang selama ini bergantung pada moda transportasi tradisional. Dengan bentang geografis kepulauan yang dimiliki Makassar, konektivitas laut dinilai menjadi urat nadi mobilitas warga untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.

Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang segera diluncurkan untuk uji coba operasional. Pemerintah juga masih melakukan survei jalur pelayaran dan kesiapan dermaga di sejumlah pulau.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan rute awal dari daratan menuju Pulau Barrang Lompo, lalu berlanjut ke Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, hingga Pulau Bonetambung.

Untuk sementara, frekuensi layanan diperkirakan satu kali sepekan menyesuaikan kemampuan anggaran operasional, khususnya kebutuhan bahan bakar. Jika dukungan anggaran meningkat, jadwal pelayaran berpotensi ditambah menjadi dua kali sepekan.

Pemkot Makassar juga menargetkan layanan ini nantinya dapat digratiskan bagi masyarakat kepulauan. Soft launching sekaligus uji coba operasional direncanakan mulai Mei 2026. “Kehadiran layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar,” harap Rheza.