RRI.CO.ID, Makassar – Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Nasdem , Achmad Daeng Se’re menyebutkan pentingnya akses jalan menuju tempat wisata, agar pariwisata bisa berkembang,untuk itu diharapkan adanya sinergitas lintas Kementerian /Lembaga untuk membahas masalah infratsruktur jalan agar bisa diselesaikan secara bersama.

Lebih jauh, Ia menegaskan dalam rapat bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, ada beberapa yang memang menjadi catatan selain membahas program kerja 2026, yang menjadi perhatian dari komisi VII adalah masalah akses menuju tempat wisata, “Kami sepakat , akses menuju tempat wisata ini sangatlah penting untuk itu, insya allah kedepan ada koordinasi bersama Kementerian /Lembaga dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum agar melakukan koordinasi (Kementerian Pariwisata, red),” ujar Achmad Daeng Se’re, Jumat 3 April 2026.

Ia menambahkan, kordinasi ini diperlukan dimana tujuan dari target yang ingin dicapai yaitu akses jalan menuju tempat wisata,”Kami di komisi VII sepakat untuk mencapai target tersebut sinergitas ini sangat diperlukan, kedepan mungkin ada pertemuan bersama dengan Kementerian Pariwisata bersama dengan Kementerian PU, selain itu juga diharapkan Kementerian Perhubungan bisa mengatur tonase angkutan yang lewat di jalan-jalan menjadi akses dari tempat wisata tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, akses jalan menjadi kebutuhan mendasar , karena bagaimanapun bagus tempat wisatanya tapi ketika sarana dan prasarananya tidak maksimal maka tentu orang akan berpikir untuk datang. “Mungkin di Sulawesi Selatan, ada database dari Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota terkait dengan ini, (akses jalan, red) baru kemudian akan diklasterkan atau dikelompokkan mana menjadi prioritas,” jelasnya.

Lebih jauh, mantan Wakil Bupati Takalar ini menyatakan terkait hal tersebut mungkin kabupaten dan kota memiliki satu atau dua tempat wisata, karena biasanya masig-masing wilayah biasanya pasti memiliki destinasi wisatanya.

Terkait peran pemerintah , dalam perbaikan jalan untuk sektor pariwisata, Ia menjelaskan, ketika berbicara tingkat nasional, inikan turunannya berada di APBD Provinsi, dimana ini kemudian dibagi menjadi dua ada jalan nasional dan provinsi lalu ada jalan kabupaten.

“Tentu ketika membahas jalan ini ada kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten /kota. Inilah akan dilihat dulu, misalnya , orang mau ke Bira ada beberapa kabupaten dilalui, tentu ada yang menjadi kewenangan jalan nasional, tentu ini akan dibiayai oleh APBN contohnya, begitu juga kabupaten dan kota, ada yang sudah menjadi ranah dari provinsi akan dibiayai oleh APBD provinsi, begitu juga sebaliknya,” ungkapnya

Untuk itu Achmad Daeng Se’re menegaskan isu mengenai akses jalan menuju tempat wisata ini menjadi sangat mendasar kebutuhan tempat wisata , “Teman-teman termasuk pimpinan Komisi VII sepakat, Ibu Menteri Pariwisata juga menyampaikan ke kami segera ada rapat bersama dengan Kementerian PU membahas ini,”terangnya