RRI.CO.ID, Makassar - Penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini telah melalui kajian mendalam agar tetap selaras dengan produktivitas.

Masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya keterlambatan pengurusan administrasi akibat pegawai yang tidak di kantor. Demikian disampaikan Sultan Rakib Sekertaris Kominfo SP SulSel saat berbincang bersama RRI lewat Dialog interaktif Makassar menyapa Pagi, Senin, 23 Maret 2026.

Pemerintah menjamin bahwa seluruh layanan yang bersifat digital dan administratif kini bisa diselesaikan lebih cepat melalui sistem elektronik. Dengan adanya sistem persuratan tanpa tanda tangan basah, proses disposisi dan pengambilan keputusan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini menjawab kekhawatiran publik mengenai birokrasi yang lambat selama masa kerja fleksibel.

“Kami sebenarnya kami sebenarnya sudah menyiapkan infrastruktur ini dengan menyiapkan yang namanya sistem persuratan elektronik, kami sudah seluruh persuratan-persuratan rutin antara pimpinan ke bawahan, begitu juga misalnya nota dinas bawahan ke pimpinan, itu tidak ada lagi kita tanda tangan basah, tidak ada lagi tanda tangan cap basah dan Kami sudah melakukan tanda tangan-tanda tangan elektronik semua,” kata Sultan kepada RRI.

Dalam hal disiplin, ASN yang mendapatkan jadwal WFH diwajibkan untuk selalu siaga secara komunikasi. Alat komunikasi seperti telepon seluler harus tetap aktif selama jam kerja berlangsung untuk memudahkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak ada toleransi bagi pegawai yang sulit dihubungi saat jam kerja dengan alasan sedang berada di luar kantor.

Lebih lanjut dikatakan, infrastruktur pendukung seperti server pemerintahan terus dipantau selama 24 jam untuk mencegah terjadinya gangguan akses. Hal ini sangat krusial mengingat data-data sensitif seperti catatan sipil memerlukan aksesibilitas tinggi setiap saat. Keandalan teknologi inilah yang menjadi jaminan bahwa roda pemerintahan tetap berputar meski secara virtual.

“kami 24 jam itu data kami, data center kami itu server kami aktif terus sehingga hal-hal yang urgen, persuratan, dan capil-capil, catatan sipil itu online terus jadi bisa diakses kapanpun itu,” Sultan Rakib Sekertaris Kominfo SP SulSel saat berbincang bersama RRI lewat Dialog interaktif Makassar menyapa Pagi, Senin, 23 Maret 2026.

Sultan Rakib juga menekankan bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif pada efisiensi anggaran daerah melalui penghematan operasional kantor dan BBM. Penghematan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah provinsi dalam melakukan efisiensi energi di tengah tantangan ekonomi. ASN diajak untuk menjadi contoh dalam pola hidup hemat energi melalui sistem kerja yang adaptif.