RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menjajaki kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam upaya memperkuat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut dibahas dalam audiensi yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, bersama jajaran BRI di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Selasa 24 Februari 2026.

Sekda Makassar menegaskan komitmen Pemkot untuk terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Ia menyebut Makassar sebagai salah satu daerah yang progresif dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling cepat mengadopsi sistem pembayaran digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah mengembangkan aplikasi integrasi layanan publik Lontara+ yang akan menjadi pusat layanan dan transaksi digital seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas mantan Kepala Bappeda Makassar itu.

Namun demikian, Andi Zulkifly mengakui masih terdapat catatan dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya sektor retribusi seperti IMB dan kebersihan. Karena itu, Pemkot menyambut baik peluang kolaborasi dengan BRI.

“Kerja sama harus dituangkan secara jelas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), saling menguntungkan, dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Pengelolaan pajak dan retribusi kini berada di bawah kewenangan Badan Pendapatan Daerah Makassar,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. “Esensinya adalah mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi,” tambahnya.

Sementara itu, Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar BRI, Dodi M. Reza, menyampaikan kesiapan BRI mendukung digitalisasi Pemkot Makassar, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui platform digital. “Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kolaborasi Pemkot Makassar dan BRI,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat Makassar dinilai cukup adaptif terhadap sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS. “Kami siap melakukan sosialisasi secara intens agar kerja sama ini berjalan optimal,” katanya.

Terpisah, Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak BRI telah berjalan intensif dan kini tinggal menyempurnakan aspek administratif. “Secara aplikasi kami sudah siap. Tinggal melengkapi administrasi agar kerja sama ini benar-benar saling menguntungkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya ketentuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan kas daerah, agar dana Pemkot tidak mengendap di luar kas daerah.

“Lontara+ berfungsi sebagai aplikasi integrasi layanan, sementara pengelolaan pendapatan tetap berada di Bapenda. Kami ingin Makassar menjadi yang terbaik secara nasional dalam digitalisasi pendapatan daerah,” tandasnya.