RRI.CO.ID, Makassar – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, dukungan publik terhadap sejumlah kebijakan strategis Munafri Arifuddin atau Appi terbilang sangat kuat. Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Parameter Publik Indonesia (PPI) menunjukkan legitimasi publik yang besar terhadap berbagai kebijakan penertiban dan penataan kota yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, memaparkan bahwa salah satu kebijakan dengan tingkat dukungan tertinggi adalah penertiban parkir liar. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 97,5 persen masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut menyatakan mendukung langkah penertiban.
“Dari mereka yang tahu, 97,5 persen menyatakan mendukung. Ini angka yang sangat tinggi, hampir menyentuh 100 persen,” ungkap Ras dalam pemaparannya jelang satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah di Hotel Mercure Makassar, Kamis, 19 Februari 2026.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan legitimasi publik yang sangat kuat, sehingga pemerintah tidak perlu ragu melanjutkan kebijakan penertiban parkir liar di berbagai titik kota.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Munafri memilih turun langsung ke lapangan menyentuh persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari parkir liar hingga lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase dan trotoar.
Langkah penertiban itu tidak semata soal estetika kota, tetapi juga mengembalikan fungsi ruang publik—trotoar untuk pejalan kaki, drainase untuk mencegah genangan, serta badan jalan agar tetap lancar dilalui kendaraan. Titik-titik parkir liar yang memicu kemacetan mulai ditata ulang, sementara lapak yang menghalangi akses publik direlokasi secara bertahap dan persuasif.
Dukungan Penertiban PKL dan Relokasi Pasar
Kebijakan penertiban PKL di lokasi terlarang juga mendapat dukungan mayoritas masyarakat. Tingkat awareness publik terhadap kebijakan ini mencapai hampir 80 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84,9 persen responden menyatakan mendukung penertiban PKL yang berjualan di atas drainase maupun trotoar.
“Dukungan 84,9 persen adalah angka fantastis untuk kebijakan yang sifatnya non-populis. Artinya mayoritas warga mendukung upaya penataan ruang publik,” jelas Ras.
Adapun kebijakan relokasi pasar menunjukkan pola dukungan serupa. Meski tingkat awareness tidak mencapai 50 persen, namun dari masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut, sebanyak 91,4 persen menyatakan mendukung relokasi pasar.
Dengan demikian, tiga kebijakan penertiban yang dinilai tidak selalu populer—penertiban parkir liar, penertiban PKL di lokasi terlarang, dan relokasi pasar—justru mendapatkan dukungan mayoritas publik dengan angka di atas 80 persen.
PPI juga memetakan dukungan berdasarkan kelompok usia. Hasilnya, dukungan terhadap penertiban parkir liar berada di atas 90 persen pada seluruh segmen usia, mulai dari Gen Z, Milenial, Gen X hingga Baby Boomers
Sementara itu, untuk penertiban PKL, dukungan di seluruh kelompok usia berada di atas 80 persen. Kebijakan relokasi pasar juga memperoleh dukungan di atas 88 persen pada berbagai kategori usia.
Survei turut mengurai dukungan di 15 kecamatan di Makassar. Mayoritas kecamatan menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan penertiban. Di Kecamatan Biringkanaya, misalnya, 100 persen responden yang mengetahui kebijakan mendukung penertiban parkir liar. Dukungan terhadap penertiban PKL di wilayah tersebut mencapai 93 persen, sedangkan relokasi pasar 87,9 persen.
Namun terdapat pengecualian di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, di mana dukungan terhadap penertiban PKL berada di angka 33,3 persen. Meski demikian, untuk penertiban parkir liar dan relokasi pasar di kecamatan tersebut masing-masing mendapat dukungan 100 persen.
“Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat di wilayah daratan Kota Makassar menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap kebijakan penertiban,” ujar Ras.
Selain kebijakan penertiban, survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Lebih dari 86 persen responden menilai layanan kesehatan di Makassar berada dalam kategori baik, sementara lebih dari 80 persen menyatakan kualitas pendidikan juga baik.
Survei turut menguji dukungan terhadap rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Secara umum, hasil survei menunjukkan sejumlah kebijakan strategis dalam satu tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendapat legitimasi kuat dari publik.
“Temuan ini menjadi modal politik dan sosial bagi Pak Wali Kota untuk melanjutkan agenda penataan dan pembangunan Kota Makassar ke depan,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....