RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group di Yogyakarta. Penghargaan Gold pertama diraih pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Sementara itu, penghargaan Gold kedua diperoleh pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyampaikan bahwa komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat. “Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik. Platform digital dimanfaatkan agar informasi hukum dapat diakses secara cepat, luas, dan komunikatif. “Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat berbagai informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran. “Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR INDONESIA Awards sendiri merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan ini diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional. Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam kesempatan terpisah pada Selasa, 17 Februari 2026 menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja komunikasi publik Kementerian Hukum.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik Kementerian Hukum semakin adaptif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kami di daerah akan terus mendukung penguatan literasi hukum melalui pemanfaatan media digital, agar informasi layanan dan kebijakan hukum dapat tersampaikan secara utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat,” tegas Andi Basmal.