RRI.CO.ID, Makassar - Dinamika hubungan antara DPRD Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi perhatian publik menyusul mencuatnya sejumlah persoalan internal pemerintahan yang berkembang menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Berbagai isu yang mengemuka antara lain polemik penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dugaan penganiayaan terhadap pejabat BKPSDM, hingga isu setoran proyek yang menyeret nama elit politik daerah. Situasi ini dinilai perlu disikapi secara bijak agar tidak berdampak pada jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Hal tersebut dibahas dalam dialog publik bertajuk Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik yang digelar di Kantor Tribun Timur Makassar, Selasa, 10 Februari 2025. Diskusi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas sekaligus budayawan Prof Dr Nurhayati Rahman, pengamat politik pemerintahan Dr Andi Luhur Prianto, serta konsultan dan peneliti Muh Asratillah.

Pengamat Politik Pemerintahan, Dr Andi Luhur Prianto, menilai relasi antara DPRD dan Pemkab Soppeng tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan momentum Pilkada. Menurutnya, relasi antara eksekutif dan legislatif telah menunjukkan dinamika sejak sebelum tahapan politik tersebut berlangsung. “Kalau dibilang ada dampak Pilkada, tidak juga. Kita lihat alurnya, bahkan saat Pj Gubernur, hubungan eksekutif dan legislatif sudah menunjukkan ketegangan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga komunikasi dan konsolidasi dengan DPRD agar program pembangunan dapat berjalan optimal. Menurutnya, sinergi antara bupati, wakil bupati, partai politik, dan DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan RPJMD. “Figur bupati harus mampu membangun komunikasi yang baik sehingga semua pihak bisa kembali fokus menjalankan program pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Prof Dr Nurhayati Rahman, melihat dinamika tersebut dari sudut pandang sosial dan budaya. Ia menilai masyarakat Bugis memiliki nilai-nilai budaya yang kuat sebagai modal sosial untuk meredam konflik dan menjaga keharmonisan. “Masyarakat Bugis memiliki kontrak sosial yang menekankan kehormatan, keseimbangan, dan relasi sosial yang harmonis. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Menurut Prof Nurhayati, ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan seiring, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, ia berharap para elit politik dapat berperan sebagai penyeimbang dan peneduh, bukan justru memperkeruh suasana. “Kalau eksekutif dan legislatif tidak sejalan, masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya.