RRI.CO.ID, Maros - Kerusakan Jembatan Bohari–Pakere di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tak lagi sekadar persoalan infrastruktur. Jembatan yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi penghubung antarwilayah itu kini menjelma menjadi sumber keresahan, bahkan ancaman keselamatan, terutama bagi anak-anak sekolah.

Di tepi sungai yang arusnya kian deras akibat musim hujan, Yusuf, siswa kelas VII SMP Negeri 23 Simbang, berdiri dengan seragam sekolah yang mulai kusam. Setiap hari, ia harus menyeberang sungai menggunakan perahu kecil demi bisa mengikuti pelajaran di sekolah. “Iya, terganggu. Kalau ke sekolah naik perahu,” ujar Yusuf lirih, Jumat, 6 Februari 2026.

Bagi anak seusianya, perjalanan ke sekolah bukan lagi rutinitas yang aman. Saat hujan turun dan debit air meningkat, rasa takut tak bisa dihindari. “Takut, apalagi sekarang hujan, airnya deras,” katanya polos.

Tak jarang, rasa takut itu berujung pada keputusan berat: tidak masuk sekolah. Yusuf bersama teman sekelasnya, Juli dan Dhani, terpaksa absen karena kondisi penyeberangan dinilai berisiko tinggi. “Harapannya cepat diperbaiki,” ucap Yusuf singkat, mewakili harapan banyak anak di wilayah itu.

Bagi warga Simbang dan sekitarnya, Jembatan Bohari–Pakere bukan sekadar bangunan beton dan besi. Jembatan ini adalah penghubung utama aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat lintas kecamatan.

Bahri, tokoh masyarakat Bantutallasak, menilai lambannya perbaikan jembatan menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah. Kerusakan yang telah berlangsung sekitar 10 bulan itu dinilainya sudah terlalu lama dibiarkan. “Menurut saya, pemerintah kurang serius untuk secepatnya memperbaiki atau membangun kembali jembatan ini. Padahal sebelumnya sudah ada janji akan segera dibangun kembali setelah dibongkar,” kata Bahri.

Ia menjelaskan, Jembatan Bohari–Pakere menghubungkan sejumlah kecamatan strategis seperti Simbang, Tanralili, Bantimurung, hingga kawasan pusat Kabupaten Maros. Jembatan yang berdiri sejak awal tahun 2000-an itu awalnya dibangun oleh keluarga almarhum Haji Bohari sebelum kemudian diserahkan menjadi aset pemerintah daerah. “Manfaatnya besar sekali. Hampir semua aktivitas masyarakat lewat sini, mulai dari ekonomi, pertanian, sampai distribusi ke pasar,” jelasnya.

Sejak jembatan terputus, warga dipaksa mencari jalur alternatif dengan jarak tempuh 10 hingga 15 kilometer. Waktu perjalanan yang sebelumnya singkat kini bisa mencapai dua jam. “Sekitar 50 persen petani merasa sangat terganggu. Biaya bertambah, waktu terbuang. Anak sekolah juga berisiko tinggi, apalagi sekarang musim hujan,” tambah Bahri.

Menurutnya, dampak terberat dirasakan petani dan pedagang kecil. Hasil panen terlambat sampai ke pasar, ongkos transportasi meningkat, dan daya saing produk warga semakin melemah. “Masyarakat butuh solusi cepat, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Menanggapi keluhan masyarakat, Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan Jembatan Pakere disebabkan persoalan administrasi aset. Ia menyebut jembatan tersebut sebelumnya merupakan aset pribadi yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros, namun pencatatannya belum sepenuhnya rampung. “Persoalannya memang beda dengan yang lain, karena ini sebelumnya aset pribadi, kemudian diserahkan ke Pemda. Administrasi asetnya belum tercatat dengan jelas,” ujar Bupati.

Meski demikian, Bupati memastikan pemerintah daerah telah melakukan langkah awal berupa pembongkaran jembatan lama dan pembersihan lokasi. “Pembongkaran sudah dilakukan, clearing sudah. Tinggal kita lanjutkan pembangunannya,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan adanya peluang pembangunan Jembatan Pakere melalui program TNI atas dukungan pemerintah pusat, seperti yang pernah dilakukan pada pembangunan jembatan di wilayah Bontomatene–Bontomanurung. “Ada potensi jembatan ini dikerja oleh TNI atas arahan Bapak Presiden. Tapi kita tunggu,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Maros telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar dalam APBD tahun ini untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut apabila tidak terealisasi melalui program TNI. “Kalau tidak, kami sudah siapkan anggaran APBD tahun ini sebesar tiga miliar rupiah,” tegas Bupati.

Sementara pemerintah berbicara tentang administrasi dan anggaran, masyarakat Simbang masih bergulat dengan risiko setiap hari. Anak-anak menyeberang sungai, petani memutar jalur jauh, dan roda ekonomi berjalan terseok-seok. Bagi Yusuf dan teman-temannya, jembatan bukan sekadar proyek pembangunan. Jembatan adalah harapan untuk berangkat sekolah tanpa rasa takut.