RRI.CO.ID, Maros - Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp8 miliar untuk revitalisasi kawasan wisata Rammang-Rammang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bantuan yang dikucurkan pada tahun 2022 tersebut kini disorot sejumlah pemerhati dan aktivis karena diduga tidak sesuai spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Kepala Dusun sekaligus Bendahara Lembaga Sadar Wisata (Pokdarwis) Rammang-Rammang, H. Abd. Kadir, mengungkapkan bahwa pembangunan pada awalnya terlihat sesuai harapan. Namun, seiring waktu, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan parah, khususnya pada jalan setapak berbahan kayu.

“Kalau dilihat awalnya bahan kayunya sangat bagus, tapi ternyata hanya serbuk, mudah lapuk, dan sudah banyak yang rusak. Sudah beberapa kali kami ganti secara mandiri karena patah dan membahayakan, padahal belum dilakukan serah terima,” ujar H. Abd. Kadir kepada awak media, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia mengaku harus mengeluarkan biaya perawatan secara mandiri hingga sekitar Rp40 juta setiap bulan agar fasilitas tidak semakin rusak. “Yang dibangun pakai Rp8 miliar itu sudah hilang karena saya benahi tiap bulan. Kalau tidak dibenahi, semua sudah hancur,” tegasnya.

Sorotan juga datang dari pemerhati lingkungan dan pariwisata, Iwan Dento. Ia menilai proyek revitalisasi tersebut kurang tepat sasaran karena terfokus hanya pada satu titik, yakni Kampung Berua. “Sejak awal saya tidak sepakat kalau bantuan Rp8 miliar hanya difokuskan di Kampung Berua. Waktu Pak Sandiaga Uno datang, beliau menekankan pengembangan desa wisata berbasis homestay sebagai akomodasi utama wisatawan,” jelas Iwan.

Menurutnya, pembangunan penginapan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) justru berpotensi menjadi pesaing bagi warga pengelola homestay yang sudah ada. “Saya dengar penginapan itu akan dikelola BUMDes. Itu jelas jadi pesaing bagi teman-teman pengelola homestay. Saya sampaikan, kalau dipaksakan membangun, jangan semua di Kampung Berua,” katanya.

Iwan juga menyoroti pembangunan musala yang dinilainya tidak efektif. Ia menyebut musala lama di Kampung Berua justru dirobohkan dan dibangun kembali, namun kini kondisinya miring.

Selain itu, ia mempertanyakan renovasi Dermaga 3 yang dinilainya tidak prioritas. “Sebelum direnovasi, Dermaga 3 itu sebenarnya sudah bagus. Yang bermasalah justru Dermaga 1. Bahkan saat kunjungan Pak Sandiaga Uno, beliau hampir jatuh di Dermaga 1. Tapi kenapa yang direnovasi malah Dermaga 3,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Ferdiansyah, turut memberikan klarifikasi terkait bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan pada tahun 2022 telah melalui sejumlah tahapan pengawasan. “Sudah dilakukan beberapa tahapan, mulai dari pendampingan kejaksaan, ekspos rencana pekerjaan, klarifikasi dari Polda, pemeriksaan BPK, serta pendampingan Inspektorat pada setiap pencairan,” jelas Ferdiansyah.

Ia juga menambahkan bahwa bantuan dari Pemprov Sulsel tersebut berbentuk hibah barang, bukan hibah uang tunai.