RRI.CO.ID, Majassar - Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Ngudi Prasojo menekankan tiga poin dalam kegiatan  Forum Perangkat Daerah yang digelar Inspektorat Daerah Kota Makassar di Hotel Novotel, Selasa, 3 Februari 2026.

Penekanan ini diperuntukkan bagi Inspektorat Kota Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja untuk tahun 2027. "Yang pertama meningkatkan kualitas tata kelola penugasan pengawasan. Pengawasan harus direncanakan dengan baik, memiliki alur penugasan yang jelas, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai standar," kata Ngudi Prasojo.

Kedua, lanjut Ngudi, meningkatkan efektifitas tindaklanjuti hasil pengawasan dan ketiga meningkatkan kapabilitas SDM Inspektorat Makassar. "Tadi kami sebutkan, selain pendidikan formal, pelatihan juga harus diperkuat. Ada dua jenis pelatihan yang penting, yaitu pelatihan terkait penyelidikan auditor dan pelatihan substantif,” jelasnya.

Ia juga menekankan tiga aspek ini harus masuk dalam perencanaan tahunan penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat. Ngudi Prasojo menyebut tiga poin ini harus dijaga sebab sifatnya dinamis dan sebagai penunjang dalam memenuhi  standar audit pemerintah.

Di sisi lain, Ia menjelaskan, pengawasan pemerintah daerah mencakup dua fungsi yakni assurance dan consulting. Keduanya harus berjalan seimbang agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. “Capaian kinerja Inspektorat itu tercermin dari tercapainya tujuan pemerintah daerah. Pengawasan akan dianggap gagal bila tujuan tidak tercapai,” tegasnya.