RRI.CO.ID, Maros - Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan KIWAL Garuda Hitam, Erwin Nurdin, menilai sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu merupakan langkah strategis dalam menjaga tata kelola kelembagaan negara yang sehat. Menurutnya, independensi Polri bukan hanya persoalan struktural, tetapi menyangkut prinsip dasar penegakan hukum yang adil, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ia menegaskan bahwa Polri harus tetap berada pada posisi yang netral agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif. “Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan muncul potensi tumpang tindih kepentingan birokrasi dan politik yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum. Sikap Kapolri ini patut diapresiasi karena menjaga marwah institusi Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan,” ujarnya, Kamis 29 Januari 2026.

Erwin menambahkan, penempatan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bentuk pengawasan konstitusional yang tepat, sekaligus menjamin akuntabilitas kinerja Polri kepada negara dan rakyat. Ia juga menilai bahwa dalam konteks demokrasi dan supremasi hukum, Polri yang independen akan lebih kuat dalam melaksanakan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Lebih jauh, Erwin mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat persoalan ini secara objektif dan mendukung langkah-langkah penguatan kelembagaan Polri tanpa intervensi kepentingan sektoral. “Stabilitas keamanan nasional hanya dapat terwujud apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. Karena itu, dukungan masyarakat terhadap Polri yang berada langsung di bawah komando Presiden menjadi sangat penting,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat harus terus diperkuat agar reformasi institusional Polri berjalan berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan penegakan hukum dan keamanan nasional ke depan.