RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan rendah emisi. Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026 itu dibuka Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris. Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan serta praktik terbaik pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, kehadirannya dalam forum tersebut memiliki arti penting bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan, tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang dinamis.“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, forum ini juga menjadi momentum menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung investasi sektor swasta. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Selain itu, pembahasan forum turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau transit oriented development (TOD) serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat. Pendekatan tersebut, menurut Munafri, sejalan dengan visi Pemkot Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan.

Munafri juga menyinggung pengalaman awal Makassar melalui keterlibatan dalam proyek Mamminasata. Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.“Kita sebenarnya sudah punya pengalaman melalui program Mamminasata. Sekarang bagaimana memaksimalkan itu agar benar-benar membangun sistem moda transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.

Ia mengakui, hingga kini Makassar masih menghadapi tantangan keterbatasan moda transportasi publik. Karena itu, pemerintah kota mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana, dengan membuka peluang kerja sama lintas daerah dan dukungan pemerintah pusat.“Membangun sistem transportasi tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh masukan dari daerah yang sudah berpengalaman, dan tentu dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegas Munafri.

Lebih lanjut, Munafri berharap ke depan Makassar memiliki layanan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti sistem bus dengan titik naik-turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.Pembangunan transportasi, lanjutnya, juga harus diiringi penataan ruang kota, terutama di sepanjang koridor jalan utama, guna memastikan keberadaan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib dan saling menghormati. Penataan tersebut juga diarahkan untuk menghadirkan ruang kota yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

“Penataan ini bukan untuk menghilangkan mata pencaharian, tetapi memastikan setiap aktivitas berada di tempat yang semestinya, karena ada hak-hak pengguna ruang lainnya,” jelas Munafri.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan kota ke depan sebagai fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah, dan inklusif.

Diketahui, melalui program KIAT, telah disusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap. Dokumen ini mendukung pengembangan transportasi massal, transportasi aktif, serta prinsip inklusi sosial dan ketahanan terhadap perubahan iklim, termasuk di kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur.