RRI.CO.ID, Makassar — Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat terus dilakukan secara konsisten guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melalui pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, Rabu, 28 Januari 2026.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar aktif membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga strategis untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. “Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan sejumlah hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan kota, khususnya penguatan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar Andi Ardi Rahadian serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah. Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pendapatan daerah sebagai fondasi pembangunan.

Munafri menjelaskan, pembahasan difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan, termasuk upaya menjaga pengelolaan keuangan yang akuntabel, berkelanjutan, serta berpihak pada percepatan pembangunan Kota Makassar.

Selain itu, turut dibahas kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat tahun anggaran 2026 yang menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat dan inovatif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih efektif dan inovatif agar APBD tetap mampu mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal, guna memastikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berjalan sesuai regulasi. Selain itu, Munafri mengundang Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar guna memberikan arahan dan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada kinerja, termasuk penataan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.

Ia menambahkan, optimalisasi keuangan daerah juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, Selasa (27/1/2026). Rangkaian pertemuan ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat sinergi pusat–daerah guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan yang adaptif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.