RRI.CO.ID, Makassar – Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan strategis ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa, 27 Januari 2026.Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung percepatan pembangunan Kota Makassar.

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.Dalam kesempatan tersebut, Appi menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik sebagai Dirjen Otonomi Daerah, sekaligus memanfaatkan momen silaturahmi untuk berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama strategis ke depan.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintahan. Kota Makassar tentu membutuhkan dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan dapat berjalan seiring dengan kebijakan nasional,” ujar Appi.

Menurut Appi, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang memerlukan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.Turut mendampingi Wali Kota Makassar dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah. 

Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan.Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, menambahkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, khususnya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

“Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis,” jelas Ardi.

Selain itu, turut dibahas pemanfaatan sistem digital untuk mendukung efisiensi birokrasi, salah satunya melalui penerapan sistem e-Mutasi. Platform digital ini diharapkan dapat mempermudah proses mutasi PNS antar daerah secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pemerintahan melalui pembinaan, fasilitasi kebijakan, dan penguatan regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional.“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna menjajaki kerja sama penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar.