KBRN, Maros : Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 8 Maros, Kecamatan Mandai, kian memanas. Sejumlah warga yang berdomisili tak jauh dari sekolah mengungkapkan kekecewaan dan keresahan mendalam, bahkan mengancam akan membangun sendiri ruang kelas dari bambu jika aspirasi mereka tak diindahkan oleh pihak terkait.

“Anak Kami Berhak Sekolah di Sekitar Rumah”

Salah seorang wali murid, Abdulah Rasid, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah, tetapi sang anak tidak lolos jalur zonasi. “Kalau tidak dikasih tempat di sekolah ini, kami siap membuat kelas dari bambu dan bahkan menutup akses masuk sekolah. Ini bentuk protes kami, agar pihak terkait mendengarkan,” tegas Abdulah dengan suara penuh harap, Senin (23/6/2025).

Keluhan yang sama juga disuarakan Juniati, cucu dari almarhum Haji Rajab, tokoh masyarakat yang pernah menghibahkan tanah untuk pembangunan SMA Negeri 8 Maros. Juniati menilai sangat ironis bahwa cucunya sendiri tidak dapat bersekolah di tempat yang berdiri dari tanah warisan sang kakek. “Dulu kakek kami menghibahkan tanah ini agar anak-anak sekitar dapat mengenyam pendidikan yang layak. Sekarang, cucunya sendiri tidak diterima. Kami mohon, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dapat mendengar suara kami,” ujarnya dengan nada pilu.

Ruang Kelas Berkurang, Aspirasi Tak Terakomodasi

Ketua Komite SMA Negeri 8 Maros, Wahyu, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa jumlah ruang kelas dari tahun ke tahun terus berkurang dari 8 ruang kelas di tahun 2022, menjadi 7 di tahun 2023, dan kini hanya tersisa 6 ruang kelas di tahun 2025. “Ini sangat ironis. Jumlah siswa terus bertambah, tetapi ruang kelas berkurang. Sekolah tak mampu mengakomodasi kebutuhan warga sekitar. Kami berharap minimal 90 siswa dari daerah sekitar dapat diterima. Jika perlu, jumlah ruang kelas dikembalikan ke angka semula,” tegas Wahyu.

DPRD Mendesak Ada Solusi Konkret

Kondisi ini turut disayangkan oleh Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Maros, Hajjah Sri Hastuti Willy Wahyu. Ia menilai permasalahan ini harus segera dijawab dengan langkah nyata dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. “Jangan hanya karena terbatasnya ruang kelas, anak-anak dari Desa Tenringangkae dan Kecamatan Mandai tidak dapat bersekolah. Ada dua opsi yang perlu segera dilakukan, yakni penambahan ruang kelas di SMA Negeri 8 Maros atau pembangunan sekolah negeri yang baru di daerah Mandai,” tegas Sri Hastuti.

Dinas Pendidikan Berjanji Hadirkan Sekolah Baru

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, H. Andi Iqbal Najamuddin, menjelaskan pihaknya tidak berpangku tangan atas permasalahan ini. Ada dua pola yang sedang dijajaki untuk mengatasinya. “Pertama, kami akan mengusulkan penambahan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 8 Maros kepada pusat. Yang kedua, kami siap menghadirkan sekolah negeri yang baru, yaitu SMA Negeri 15 Maros, yang rencananya berlokasi di daerah Mandai dan mulai beroperasi tahun ajaran 2025/2026,” kata Andi Iqbal, Kamis (19/6/2025).

Saat ini, pihak Dinas Pendidikan juga sedang mempersiapkan izin operasional dan struktur manajemen sekolah tersebut, termasuk penunjukan pelaksana tugas kepala sekolah hingga tenaga pengajar. “Dan bila sekolah fisik belum rampung, kami siap melaksanakan sekolah secara virtual agar 90 siswa dari jalur zonasi yang belum tertampung dapat tetap belajar,” tegas Andi Iqbal.

Harapan Warga untuk Masa Depan Anak-anak Mereka

Hingga berita ini diturunkan, puluhan batang bambu telah dikumpulkan dan diletakkan warga di pintu masuk sekolah. Mereka siap mewujudkan sekolah darurat itu bila tak juga mendapat kejelasan dari pihak terkait. Harapan para warga ini tak lain agar anak-anak mereka dapat bersekolah dengan layak, dekat dari rumah, sesuai dengan semangat pemerataan dan keadilan dalam pendidikan.

Seperti kata Sri Hastuti, “Pendidikan bukan hanya soal angka dan data. Ini soal masa depan generasi penerus, soal keadilan bagi semua anak Maros. Jika tidak segera diatasi, maka cita-cita Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa tak akan pernah terlaksana dengan baik.” ujarnya.