RRI.CO.ID, Jakarta - Graha Pengayoman di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026, menjadi saksi momen yang membanggakan bagi keluarga besar Kementerian Hukum. Di sela pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan langsung penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada delapan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, hadir langsung menyaksikan momentum tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menyampaikan apresiasi atas progres reformasi birokrasi Kementerian Hukum yang terus menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Namun ia menegaskan bahwa penguatan integritas dan kualitas akuntabilitas kinerja harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh kendur. Baginya, tata kelola yang baik adalah fondasi dari layanan hukum yang dipercaya, pasti, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Menyaksikan langsung penyerahan penghargaan WBBM kepada delapan Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengaku penghargaan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia memandang WBBM bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai penanda bahwa standar yang lebih tinggi selalu menunggu untuk digapai.

"WBBM adalah pengakuan atas kerja keras yang nyata, bukan sekadar berkas yang disusun rapi untuk penilaian. Menyaksikan saudara-saudara kami dari kantor wilayah lain menerimanya hari ini, saya semakin yakin bahwa jalan menuju birokrasi yang bersih dan melayani itu bisa ditempuh jika seluruh elemen bergerak bersama dengan komitmen yang sama," ujar Andi Basmal.

Ia menegaskan bahwa pesan Menteri Rini soal integritas dan akuntabilitas bukan hanya perlu didengar, tetapi harus diinternalisasi hingga ke level terbawah organisasi. Reformasi birokrasi, menurutnya, dimulai dari perubahan cara pandang, dari birokrat yang menunggu dilayani menjadi pelayan yang aktif menjemput kebutuhan masyarakat.

"Reformasi birokrasi bukan soal dokumen dan indikator semata. Namun soal bagaimana masyarakat merasakan kehadiran kita. Apakah mereka merasa dilayani dengan cepat, diperlakukan dengan hormat, dan mendapat kepastian hukum yang mereka butuhkan. Itu tolok ukur sesungguhnya," tegas Andi Basmal.

Ia juga percaya bahwa tahun ini jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel akan berhasil mewujudkan predikat WBBM, karena ia percaya jajarannya telah mengimplementasikan kerja - kerja WBBM. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan tertinggi Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB. Tampak hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, para pejabat tinggi utama, madya, dan pratama Kementerian Hukum, seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh penjuru Indonesia, serta para Kepala Divisi.