KBRN, Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto memimpin Delegasi Indonesia dalam ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7 yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (17/11). Pertemuan tersebut mempertemukan negara-negara anggota ASEAN, lembaga HAM, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu strategis terkait tantangan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dalam sesi pleno, Mugiyanto menekankan bahwa maraknya penipuan online yang terhubung dengan praktik perdagangan manusia kini menjadi ancaman lintas negara yang semakin sulit ditangani secara individual. Ia menyebut bahwa kejahatan digital terorganisir ini dapat berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar apabila tidak ditangani melalui respons kolektif dan koordinasi terpadu antarnegara ASEAN.

Menurutnya, eskalasi kejahatan siber yang memanfaatkan kerentanan masyarakat membutuhkan peningkatan kapasitas investigasi bersama, pertukaran data lintas batas, serta mekanisme perlindungan korban yang selaras di seluruh negara anggota. Mugiyanto menilai bahwa ASEAN perlu menegaskan kembali posisi sebagai kawasan yang proaktif dalam menangani isu migrasi, eksploitasi manusia, dan pergeseran pola kejahatan digital.

“Penanganan kejahatan siber transnasional membutuhkan respons bersama. ASEAN harus memperkuat koordinasi dan kepemimpinan dalam isu ini,” tegas Mugiyanto saat memberikan pernyataan resminya.

Ia menambahkan bahwa dinamika global dan meningkatnya arus kejahatan lintas batas membuat Indonesia perlu mengambil posisi kepemimpinan yang lebih kuat dalam memajukan agenda HAM Asia Tenggara. Menurutnya, berbagai forum internasional telah mendorong Indonesia untuk memperluas peran strategis sebagai motor penguatan mekanisme perlindungan HAM di kawasan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berencana menyelenggarakan Forum HAM ASEAN tahun mendatang. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pertukaran praktik baik serta memperluas dialog strategis antarnegara anggota, lembaga independen, dan pemangku kepentingan regional untuk mendorong aksi bersama yang lebih terukur dalam pemajuan HAM.(RRI Qyswanti Ruslia)