RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmen kuatnya menjamin pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan proyek strategis nasional Kawasan Industri PT Indonesia Huali Industry Park berjalan sesuai aturan, menghormati HAM, serta memprioritaskan pemulihan penghidupan warga terdampak. Pernyataan ini disampaikan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Makassar, Jumat, 7 Agustus 2027.

Ia menegaskan setiap kebijakan diambil demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Pemkab bersama pemangku kepentingan akan rutin mengevaluasi operasional IHIP setiap tahun, mencakup aspek lingkungan dan pelaksanaan AMDAL agar tidak menimbulkan masalah serupa di kawasan industri lain.

“Kami mengajak media, penggiat lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pembangunan ini. Pemerintah sangat terbuka menerima masukan demi memastikan berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Irwan kepada media di Capitiam Jalan hertasning Makassar.

Hingga kini, dari total 116 warga terdampak, sebanyak 83 orang atau sekitar 70 persen telah menerima nilai kerohiman. Sisa 30 keluarga yang belum menerima dipersilakan menempuh mekanisme hukum melalui Pengadilan Negeri Malili sesuai prosedur konsinyasi.

Irwan menjelaskan nilai kerohiman telah ditetapkan berdasarkan penilaian tim appraisal dan dana tersebut telah dititipkan secara sah di Pengadilan Negeri Malili.

Selain kompensasi, seluruh 116 warga terdampak diprioritaskan mendapatkan kesempatan bekerja di kawasan IHIP. Pemerintah juga mendorong terbukanya ruang usaha bagi warga agar tetap memiliki sumber penghidupan yang layak.

“Kami memastikan masyarakat kami mendapat kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha di kawasan industri ini,” tegasnya.

Pemkab juga telah menyiapkan hunian lengkap fasilitas pendukung bagi warga terdampak yang belum menempatinya, sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca pembangunan.

Merespons potensi gugatan hukum, Bupati Irwan menegaskan pihaknya siap menghadapi dan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

“Kami siap apabila ada gugatan. Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa masyarakat yang merasa keberatan dipersilakan menempuh jalur hukum. Pemerintah daerah akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.(**)