RRI. CO. ID, Barru - Bupati Kabupaten Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan akan melakukan penilaian langsung terhadap kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (1/8/2026). Dalam sambutannya, Andi Ina langsung menyoroti tingkat kehadiran para pimpinan OPD dan camat. Ia menegaskan agenda strategis yang berkaitan dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun kebijakan pemerintah provinsi wajib dihadiri langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab, dan tidak boleh diwakilkan tanpa alasan yang mendesak.

"Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD-nya tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan," tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dirinya mengelola secara langsung sistem evaluasi kinerja jajaran birokrasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar utama dalam menilai capaian masing-masing pimpinan perangkat daerah.

Ia menegaskan tidak akan ragu memberikan penilaian rendah kepada pejabat yang tidak mampu memenuhi target maupun kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan bersama. Selain soal kedisiplinan, Andi Ina meminta seluruh kepala perangkat daerah mengoptimalkan fungsi organisasi dengan memberdayakan seluruh jajaran, mulai dari kepala bidang hingga staf, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Menurutnya, praktik pemusatan pekerjaan hanya kepada ASN tertentu atau berdasarkan kedekatan personal harus dihentikan karena dapat menghambat efektivitas organisasi secara keseluruhan. "Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD dan mengecek ke bawah, memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya," katanya.

Bupati juga menyoroti capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2025 yang berhasil mencapai nilai 73,99 dengan kategori Sangat Baik, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengingatkan agar hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sekadar menjadi dokumen administratif.

Seluruh perangkat daerah diminta melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis sedikitnya satu kali setiap tahun, serta menyelaraskannya dengan rencana strategis dan rencana kerja masing-masing instansi. Andi Ina menilai peta proses bisnis memiliki peran penting sebagai pedoman mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, sekaligus menjadi instrumen menghindari pemborosan anggaran daerah.

Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Kita ingin memangkas duplikasi tugas demi menghindarkan daerah dari pemborosan anggaran," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Andi Ina juga secara tegas menepis isu adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Barru. Ia memastikan seluruh proses penempatan pejabat dilakukan murni berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja. "Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan," tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh peserta mengikuti asistensi secara serius sehingga penyusunan peta proses bisnis dapat menjadi langkah nyata mempercepat transformasi birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. "Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini bisa saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan berdampak bagi masyarakat. Mari bersama memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.