RRI. CO. ID, MAKASSAR - Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning, Rabu 6 Mei 2026. RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar sehari sebelumnya.

HMI meminta agar pimpinan DPRD menerima langsung aspirasi mereka terkait transparansi dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Makassar. Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas, mengatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, terutama terkait tuntutan transparansi penggunaan dana CSR oleh pemerintah kota.

“Bersama adik-adik HMI tentu aspirasi ini sangat kami apresiasi. Kami melihat memang perlu ada transparansi dari pemerintah kota terkait masalah CSR,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD dalam waktu dekat akan memfasilitasi rapat kerja dengan dinas terkait dan tetap melibatkan HMI agar pembahasan berjalan terbuka. “Kami akan mengundang dinas terkait dan tetap melibatkan teman-teman HMI. Kita ingin memastikan bantuan CSR ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Eric.

Menurutnya, fokus pembahasan akan diarahkan pada peruntukan CSR, khususnya di sektor pendidikan, termasuk memastikan distribusinya merata dan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyoroti persoalan ketimpangan jumlah sekolah negeri di Makassar, khususnya antara tingkat SD dan SMP. Ia menyebut saat ini terdapat 472 SD di Makassar, sementara jumlah SMP hanya 127 sekolah, sehingga banyak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri.

“Kita melihat ada ketimpangan jumlah sekolah. Banyak anak dari SD belum bisa terserap di SMP. Ini menjadi PR bersama,” katanya.

Ari menjelaskan, pihaknya sempat mencoba menambah kapasitas rombongan belajar, namun terbentur regulasi kementerian yang membatasi jumlah siswa maksimal 30 orang per kelas. Sebagai solusi, DPRD mendorong opsi sekolah terpadu, yakni pemanfaatan gedung SD pada pagi hari dan digunakan sebagai SMP pada siang hari, serta melakukan regrouping sekolah dasar yang minim murid.

“Kami juga mendorong regrouping SD yang kurang peminat agar bisa dialihkan menjadi SMP. Ini solusi realistis karena kemampuan pembangunan sekolah baru terbatas,” jelas Ari.

Melalui RDP tersebut, DPRD Makassar berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa, termasuk mendalami urgensi dan efektivitas penggunaan CSR agar benar-benar mendukung kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.