RRI.CO.ID, Makassar - Partai Buruh Sulawesi Selatan menyoroti krisis energi yang terjadi di sejumlah daerah, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram hingga pemadaman listrik. Ketua Exco Partai Buruh Sulsel, Ahmad Rianto, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sikap pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ahmad Rianto saat perseconpers di salah satu warung kopi di Jalan Ratulangi, Kota Makassar, Selasa , 15 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pimpinan Exco Partai Buruh kabupaten/kota serta perwakilan serikat buruh dan organisasi masyarakat di Sulsel.
Menurut Ahmad, pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, seharusnya mengambil sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berdampak pada sektor energi. “Tidak ada satupun kepala daerah yang menyikapi secara tegas dan tidak ada keberanian untuk menyikapi itu. Akhirnya apa yang dirasakan rakyat Sulawesi Selatan adalah adanya krisis kepemimpinan,” kata Ahmad.
Ia menyoroti kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel dalam satu hingga dua pekan terakhir. Antrean kendaraan, kata dia, bahkan terjadi hingga berkilo-kilometer di sejumlah SPBU.
Selain BBM, masyarakat juga disebut kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram. Persoalan tersebut diperparah dengan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah.
Ahmad menilai kondisi tersebut tidak semestinya hanya dijelaskan sebagai akibat kepanikan masyarakat atau panic buying. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan tersebut sebagai indikasi adanya masalah dalam pemenuhan pasokan energi.
“Rakyat yang panik atas kelangkaan BBM seharusnya tidak dikambinghitamkan. Ini merupakan kelemahan dan ketidakmampuan memenuhi pasokan energi, baik gas, bahan bakar minyak maupun listrik,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut Sulsel saat ini mengalami krisis kepemimpinan karena para kepala daerah dinilai belum menunjukkan langkah konkret menghadapi persoalan tersebut.
Ahmad juga mengkritik penerapan pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat kendaraan dengan sistem ganjil-genap. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menjadi solusi pragmatis tanpa menyelesaikan persoalan utama terkait ketersediaan energi.
“Kita baru melihat di Sulawesi Selatan ada pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat kendaraan dengan ganjil-genap. Menurut saya, ini solusi pragmatis,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah segera memanggil pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan BBM di Sulsel. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jujur mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau memang ada pengurangan kuota subsidi atau pengurangan jumlah kuota BBM, itu harus disampaikan kepada rakyat supaya kita mampu memitigasi dan menyelesaikan masalah,” tegas Ahmad.
Partai Buruh juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam mencari solusi terhadap krisis energi tersebut. Ahmad berharap pemerintah tidak sekadar menjalankan kebijakan pusat, tetapi memastikan setiap kebijakan tidak semakin membebani masyarakat.
“Jangan kita hanya menerima kebijakan-kebijakan pusat yang justru membuat rakyat menjadi semakin miskin,” pungkasnya.(**)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....