PKS Dorong Kebijakan Pemkot Kurangi Antrean BBM di Makassar

RRI.CO.ID, MAKASSAR - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, mendorong Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah untuk mengurangi mobilisasi masyarakat di tengah kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Salah satu langkah yang dinilai dapat ditempuh yakni penerapan kebijakan bagi pegawai Pemerintah Kota Makassar untuk mengurangi mobilitas sementara, terutama jika kondisi antrean BBM masih belum sepenuhnya normal.

Aswar mengatakan, kebijakan tersebut tidak harus diberlakukan dalam jangka waktu tertentu secara kaku. Pemerintah dapat mengevaluasi situasi dari hari ke hari dan kembali menerapkan aktivitas normal apabila kondisi sudah membaik.

“Ini tidak serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat. Kalau insyaallah hari Selasa atau Rabu kondisinya sudah lebih baik, ya sudah, kita langsung masuk dan kembali seperti biasa,” kata Aswar saat ditemui di Kantor Sayap DPRD Makassar, Minggu (13/9/2026).

Menurut legislator dua periode tersebut, kebijakan pengurangan mobilitas menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu menekan penumpukan kendaraan di SPBU. Ia berharap langkah tersebut dapat ikut mendukung upaya penanganan persoalan distribusi BBM sehingga kondisi di lapangan secara bertahap kembali normal.

“Ini salah satu cara dari pihak Pemerintah Kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk memastikan penumpukan di SPBU dalam rangka pengisian bahan bakar bisa kita minimalisir,” ujarnya.

Meski demikian, Aswar menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan meskipun terdapat pembatasan mobilitas bagi sebagian pegawai. “Untuk layanan publik tetap jalan. Tetap dong. Kalau itu tidak ada liburnya, layanan publik di Kota Makassar ini tidak ada liburnya,” tegasnya.

Terkait perkembangan antrean BBM, Aswar mengaku mulai melihat adanya kondisi yang lebih landai di sejumlah SPBU. Bahkan, ia menerima laporan dari masyarakat yang menunjukkan waktu antrean sudah jauh lebih singkat. “Saya lihat tadi beberapa sudah landai antreannya. Bahkan ada masyarakat yang mengirim video, dia masuk pukul 15.01, pukul 15.09 sudah keluar. Artinya tidak sampai 10 menit,” ungkapnya.

Menurut Aswar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah bersama sejumlah pihak mulai memberikan dampak terhadap pelayanan BBM kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat dan berbagai instansi dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kondisi antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

“Pemerintah ini serius untuk memperbaiki. Tidak ada yang kita mau kondisi ini berlarut-larut. Kita mau seluruh elemen bersama-sama cepat menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Aswar berharap seluruh langkah yang dilakukan dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM, sekaligus mengurangi antrean panjang yang selama beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat di sejumlah SPBU di Kota Makassar. “Kita akan maksimalkan supaya tidak lagi terjadi antrean-antrean panjang di SPBU,” pungkasnya.