RRI.CO.ID, MAKASSAR - Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas keberlangsungan usaha peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kamis (13/8/2026), turut membahas ketersediaan dan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak.
Usai RDP Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Karmila Hasmin Marunta, menyampaikan bahwa penyerapan jagung petani sepanjang tahun 2026 ditargetkan mencapai 150 ribu ton. Hingga saat ini, realisasi pembelian jagung petani telah mencapai 63 ribu ton yang tersebar di 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Berkat penyerapan yang masif tersebut, stok jagung Bulog saat ini dalam kondisi cukup besar. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP guna menjaga keseimbangan pasokan sekaligus menekan lonjakan harga pakan ternak.
Karmila menjelaskan bahwa kuota SPHP jagung telah dikeluarkan sebanyak dua tahap. Pada tahap awal dialokasikan 2.245 ton, sedangkan tahap kedua sebesar 3.891 ton. Secara keseluruhan kuota SPHP jagung mencapai 6.136 ton, dengan realisasi penyaluran hingga saat ini tercatat 1.900 ton.
“Melihat stok yang cukup besar, kami sampaikan bahwa stok jagung di Sulawesi Selatan ini tidak hanya untuk kebutuhan daerah sendiri. Ketika permintaan peternak belum menyerap seluruh stok yang ada, kami juga membantu daerah lain yang membutuhkan,” ungkap Karmila.
Penyaluran jagung dari stok Sulawesi Selatan telah dikirim ke wilayah Kanwil Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Maluku, serta Kalimantan Timur dan Utara. Sementara itu, permintaan tambahan dari Jawa Tengah sebesar 1.500 ton juga tengah diproses.
Artinya, penanganan pasokan jagung dilakukan secara menyeluruh mencakup seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki stok melimpah akan membantu daerah yang kebutuhan ternaknya besar namun stok jagung terbatas. Dengan demikian, ketersediaan jagung tetap terjaga dan penyerapan hasil panen petani dapat terus berjalan.
Karmila juga menyampaikan bahwa masa panen jagung masih berlangsung hingga tahun 2026. Hal ini menjadi peluang agar penyerapan hasil panen petani dapat terus dilakukan secara optimal.
Dari sisi harga, pemerintah dinilai telah berpihak kepada petani. Harga jagung di tingkat petani mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika pada tahun sebelumnya harga berkisar Rp3.500 per kilogram, kini telah naik menjadi Rp4.500 per kilogram.
“Kadar air 18–20 persen dihargai Rp5.500 per kilogram. Sedangkan kadar air 14 persen dihargai Rp6.400 per kilogram. Ini sudah merupakan harga terbaik yang diterima petani saat ini,” jelas Karmila.
Kenaikan harga tersebut dirasakan sangat membantu dan menyejahterakan petani jagung. Namun demikian, Karmila mengingatkan agar kenaikan harga di tingkat petani tidak berimbas berlebihan pada harga jual telur di pasaran. Perlu ada pengaturan yang seimbang agar kesejahteraan petani terjaga sekaligus daya beli masyarakat tetap terlindungi.
Terkait penyaluran jagung SPHP kepada peternak, Karmila menjelaskan bahwa penugasan dilakukan secara terarah berdasarkan data dari Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional. Data tersebut diteruskan ke Kantor Pusat Bulog, lalu ke Kantor Wilayah hingga Kantor Cabang.
Bulog tidak berwenang mendata maupun menetapkan penerima secara langsung. Oleh karena itu, Dinas Terkait dan Asosiasi Peternak diminta mempererat koordinasi agar data penerima tepat sasaran dan penyaluran SPHP berjalan lancar. Sosialisasi pun terus digencarkan agar manfaat jagung bersubsidi dapat dirasakan oleh peternak yang membutuhkan.
“Dinas terkait dan asosiasi wakil peternak harus mempererat koordinasi. Bulog hanya menerima data dari Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional. Karena itu, kerjasama semua pihak sangat diperlukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran,” tegas Karmila.
Rapat ini menjadi penting guna menyatukan pemahaman bahwa ketersediaan jagung aman dan harga petani sudah terjaga. Selanjutnya, penyaluran jagung SPHP perlu dipercepat dan diperluas agar biaya pakan ternak terkendali, harga telur stabil, dan kepentingan petani serta masyarakat terjamin secara berimbang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....