Fraksi Golkar Makassar Dorong Pansus Usut Dugaan Pungli Kepsek

RRI. CO.ID, MAKASSAR - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Politisi yang akrab disapa Armada itu menilai proses pelantikan kepala sekolah berlangsung tidak transparan dan diduga diwarnai praktik transaksional.

"Pelantikan kepala sekolah ini sangat kacau. Sangat kacau dan terindikasi ada praktik bayar-bayar. Ada yang bayar Rp30 juta, ada yang bayar Rp50 juta," kata Arifin kepada wartawan di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan agar dugaan tersebut dapat diusut secara terbuka sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat. "Kami dari Fraksi Golkar mengusulkan agar dibentuk Pansus. Kami harus menjaga marwah Partai Golkar karena Wali Kota Makassar merupakan Ketua Golkar. Dengan Pansus, semuanya bisa menjadi terang-benderang," ujarnya.

Arifin mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengangkatan kepala sekolah, termasuk adanya kepala sekolah yang tetap dilantik meski disebut masih menjalani proses hukum. Ia juga mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait dugaan pungutan dalam proses penerimaan siswa di salah satu sekolah.

Menurutnya, ia pernah diminta membayar Rp1 juta agar seorang siswa diterima sebelum dirinya menjadi anggota DPRD. "Setelah saya menjadi anggota dewan, saya kembali mengantar anak untuk mendaftar di sekolah yang sama dan tetap dimintai Rp1 juta. Karena saya tidak memberikan uang tersebut, anak itu tidak diterima," ungkapnya.

Arifin mengatakan persoalan itu telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Wali Kota Makassar. Namun, kepala sekolah yang dilaporkan disebut tetap dilantik.

"Persoalan ini sudah saya laporkan kepada Kepala Dinas, BKD, bahkan kepada Bapak Wali Kota. Tetapi orang yang saya laporkan justru tetap diangkat menjadi kepala sekolah. Seolah-olah masukan kami sebagai anggota dewan dianggap angin lalu," tegasnya.

Karena itu, Arifin kembali menegaskan pentingnya pembentukan Panitia Khusus DPRD agar seluruh dugaan praktik pungli dalam pengisian jabatan kepala sekolah dapat diungkap secara menyeluruh dan transparan. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengawasan dan langkah cepat yang diambil Komisi D sebelumnya.

Ia menegaskan kesiapannya untuk bersikap terbuka dan menerima segala masukan serta rekomendasi guna memulihkan citra pendidikan di Makassar agar tetap bersih dan terpercaya. DPRD Makassar berharap jika ada pansus maka itu akan ada terang benderang dimana macetnya yang sebenarnya, karena sudah barang tentu ini harus menjaga marwah di lembaga serta pemerintah.