RRI. CO. ID, Makassar - Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Fraksi PKB, Basdir, mendesak Pemerintah Kota mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga pengelola produksi air bersih. Desakan ini disampaikan jika pelayanan kepada masyarakat belum menunjukkan perbaikan berarti.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar membahas keluhan pasokan air, khususnya di wilayah utara Makassar, di kantor sementara DPRD Jalan Hertasning, Jumat (3/7/2026). Meski PDAM menyebut debit air sudah meningkat, Basdir menyatakan kenyataannya masih banyak warga yang mengeluh pasokan belum mengalir normal hingga saat ini.
Sejumlah wilayah yang masih terdampak antara lain Buloa, Cambaya, Tallo, Camba Berua, Barukang, dan kawasan lain di bagian utara Kota Makassar. "Debit katanya sudah deras, tapi warga utara masih banyak mengeluh. Tenggat sampai 30 Juni sudah lewat. Kalau belum membaik, kami minta pemerintah evaluasi kontrak pihak ketiga.” ujarnya saat dimintai tanggapannya Jumat (3/7/2026).
“Kami akan turun cek langsung. Kalau janji belum ditepati, kontrak kerja sama harus ditinjau ulang demi kepentingan masyarakat.”'tambahnya.
Ia mengingatkan DPRD telah memberikan tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 agar pelayanan kembali normal. Jika belum maksimal, pemerintah wajib meninjau perjanjian kerja sama tersebut. Basdir menegaskan pihak ketiga yang menerima anggaran miliaran rupiah setiap bulan wajib memberikan pelayanan yang sebanding dengan dana yang diterima.
DPRD berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi nyata distribusi air di wilayah yang bermasalah. Apabila hasil pengecekan belum menunjukkan peningkatan signifikan, DPRD akan meminta pemerintah meninjau ulang bahkan mengevaluasi kontrak kerja sama tersebut.
Basdir menekankan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar keuntungan perusahaan. Selama beberapa pekan terakhir, ia menerima banyak keluhan warga terkait krisis air bersih di utara Makassar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....