RRI.CO.ID, Makassar - Fraksi PKS DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar lebih serius dalam mempersiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Selain memastikan proses penerimaan berjalan lancar, pemerintah juga diminta menyiapkan solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ketua Komisi C DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Aswar Rasmin, menilai persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB bukan hanya pada mekanisme penerimaan, tetapi juga keterbatasan daya tampung sekolah, khususnya jenjang SMP.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
“SPMB ini harus diseriusi oleh pemerintah kota. Yang paling penting adalah bagaimana orang tua mudah memasukkan anaknya ke sekolah dan tersedia solusi bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri,” kata Aswar Rasmin, Senin, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan jumlah lulusan SD setiap tahun masih lebih besar dibandingkan kapasitas SMP negeri yang tersedia. Akibatnya, banyak siswa berpotensi tidak memperoleh tempat di sekolah negeri.
“Lulusan SD lebih besar dari jumlah daya tampung SMP yang ada. Karena itu harus ada langkah strategis dan konkret dari pemerintah kota untuk mengantisipasi kondisi tersebut,” ujarnya.
Aswar mengaku telah mengingatkan kader PKS yang bertugas di DPRD, khususnya di Komisi D, agar terus mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi pelaksanaan SPMB tahun ini.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengulangi persoalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ketika banyak orang tua dan siswa kesulitan mendapatkan solusi setelah tidak diterima di sekolah negeri.
Ia juga menyoroti wacana kerja sama antara pemerintah daerah dan sekolah swasta yang sebelumnya sempat dibahas sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung.
“Harus kita tanyakan sejauh mana realisasi kerja sama dengan sekolah swasta itu. Saya pernah menyampaikan usulan agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa bersekolah di swasta dengan biaya ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Selain bantuan pembiayaan di sekolah swasta, Aswar menawarkan opsi lain berupa pemanfaatan atau penyewaan gedung sekolah swasta maupun fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai ruang belajar tambahan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara di wilayah yang belum memiliki SMP negeri atau memiliki jumlah sekolah yang sangat terbatas.
“Kalau memang daya tampung tidak cukup, pemerintah bisa menyewa gedung sekolah swasta atau fasilitas lain yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar. Yang penting anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah di Makassar masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan karena tidak memiliki sekolah negeri yang memadai di sekitar permukiman warga.
Karena itu, Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Makassar segera menyiapkan kebijakan yang jelas dan terukur agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kepastian bagi siswa dan orang tua yang terdampak keterbatasan daya tampung sekolah negeri.(**)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....