RRI. CO. ID, Makassar - Komisi A DPRD Sulawesi Selatan akan membawa hasil rekomendasi terkait polemik penentuan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) utusan Sulsel ke tingkat pusat. Rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Keputusan itu merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Sulsel bersama sejumlah pihak terkait, Selasa (2/6/2026). Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengatakan rekomendasi pertama meminta panitia seleksi menyerahkan seluruh dokumen dan data proses seleksi, mulai dari tahapan administrasi hingga penilaian akhir.

Menurutnya, seluruh kriteria penilaian juga harus dilampirkan agar proses seleksi dapat ditelaah secara objektif oleh DPRD. “Kami meminta seluruh data dan dokumen seleksi diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif. Jika ditemukan adanya kesalahan, tentu akan ada rekomendasi lanjutan yang kami keluarkan,” ujar Anwar.

Rekomendasi kedua, lanjutnya, adalah membuka akses informasi kepada peserta seleksi maupun orang tua yang ingin mengetahui proses penilaian secara transparan. Meski demikian, keterbukaan informasi tersebut tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data peserta guna menjaga kondisi psikologis dan mental para calon Paskibraka.

Selain itu, Komisi A DPRD Sulsel juga membuka ruang bagi masyarakat, orang tua peserta, maupun lembaga terkait untuk memberikan masukan konstruktif terhadap proses seleksi ke depan. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mengalami perlakuan diskriminatif dalam proses penentuan peserta Paskibraka.

Anwar menegaskan seluruh rekomendasi yang dirumuskan akan dibawa dalam agenda kunjungan kerja Komisi A DPRD Sulsel ke Jakarta untuk disampaikan langsung kepada BPIP. “Berdasarkan rekomendasi yang akan kami tuliskan, kami akan menyampaikan langsung kepada BPIP terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD Sulsel bersama sejumlah unsur masyarakat, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut disampaikan untuk meredam berbagai isu yang berkembang terkait dugaan diskriminasi terhadap kelompok atau etnis tertentu dalam proses seleksi.“Mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir dan ke depan proses seleksi dapat berjalan lebih baik, transparan, serta diterima semua pihak,” tutup Anwar.