RRI. CO ID, MAKASSAR - Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Bawaslu Republik Indonesia menggelar kuliah umum bertema refleksi Hari Pendidikan Nasional yang menyoroti pentingnya literasi demokrasi dan partisipasi politik mahasiswa. Kegiatan berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Senin 11 Mei 2026, dan dihadiri ratusan mahasiswa.

Hadir sebagai narasumber Anggota Bawaslu RI Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., dengan moderator Muhammad Zacky Athaya Svarif. Dalam pemaparannya, Herwyn menegaskan kampus memiliki peran strategis dalam menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat.

“Lingkungan kampus adalah ruang akademik yang harus terus merawat tradisi kritis, partisipatif, dan demokratis di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tantangan menuju Pemilu 2029 tidak lagi sebatas pelanggaran konvensional, tetapi juga ancaman di ruang digital. Menurutnya, hoaks politik, manipulasi artificial intelligence, deepfake, propaganda tersegmentasi, hingga praktik buzzer terorganisir menjadi tantangan serius demokrasi ke depan.

“Perkembangan teknologi memungkinkan manipulasi suara, gambar, dan video secara masif. Ini berpotensi menyesatkan publik, terutama generasi muda,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai penguatan literasi digital dan literasi demokrasi harus menjadi agenda bersama antara kampus, mahasiswa, dan lembaga pengawas pemilu. Dalam sesi diskusi, mahasiswa menyoroti isu menyempitnya ruang publik, kriminalisasi kritik, hingga perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Herwyn menyebut Bawaslu terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi serta membangun kerja sama dengan LPSK guna meningkatkan perlindungan saksi dan pelapor. “Kami mendorong kolaborasi lintas disiplin, termasuk ilmu politik dan komunikasi, agar strategi menghadapi disinformasi politik bisa lebih komprehensif,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa yang membahas masa depan demokrasi digital dan pengawasan pemilu di tengah perkembangan teknologi informasi.