RRI. CO. ID, MAKASSAR : Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar melalui APBD Kota Makassar menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, dalam rapat pembahasan LKPJ, Rabu (6/5/2026).

Azwar meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar itu direvisi atau dinormalisasi karena dinilai terlalu besar. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti MHM pada dasarnya memiliki dampak positif bagi promosi Kota Makassar.

Namun penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar tetap perlu evaluasi, terlebih kegiatan tersebut juga memperoleh dukungan sponsor dan biaya pendaftaran peserta. “MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kegiatan ini mengambil sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, lalu masih menggunakan dana APBD Rp2,5 miliar,” ujar Azwar.

Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. “Di sisi lain masih ada warga yang kesulitan sekolah, banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi, bahkan perlu evaluasi total,” tegasnya.

Azwar juga meminta agar program MHM menjadi catatan penting dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar. “Saya meminta pimpinan Pansus agar program MHM ini menjadi catatan penting dalam rekomendasi akhir terhadap pelaksanaan program Pemkot Makassar,” tambahnya.

Senada dengan itu, anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah, turut meminta agar program MHM dikaji ulang secara menyeluruh. Politisi Partai Hanura tersebut mempertanyakan kontribusi nyata kegiatan tersebut terhadap pendapatan daerah maupun dampak ekonomi bagi Kota Makassar.

“Tolong dievaluasi kembali program MHM ini yang menggunakan anggaran APBD Rp2,5 miliar, sementara juga ada sponsor dan biaya pendaftaran. Kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti klaim peningkatan okupansi hotel selama event berlangsung yang menurutnya perlu dibuktikan secara terukur dan transparan. Lebih lanjut, Muchlis membandingkan besaran anggaran tersebut apabila dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang dinilai lebih berdampak jangka panjang.

“Kalau Rp2,5 miliar ini diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa dipakai membangun sekolah bertingkat yang manfaatnya dirasakan sampai puluhan tahun. Program ini bukan tidak bagus, tetapi perlu evaluasi agar anggaran tepat sasaran,” tutupnya.