RRI.CO.ID, Makassar - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Kota Makassar menggelar rapat bersama sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar di ruang Banggar kantor sementara DPRD, Rabu, 29 April 2026. Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah, termasuk capaian pembangunan dan realisasi anggaran tahun berjalan.

Dalam forum itu, Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmi, menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang dinilai masih berjalan lambat. Azwar yang juga legislator Fraksi PKS menilai, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA yang mencapai sekitar Rp470 miliar hingga Rp500 miliar menjadi indikator belum maksimalnya penyerapan anggaran.

“SiLPA besar seperti ini seharusnya tidak terus terulang setiap tahun. Anggaran yang tidak terserap maksimal tentu berimbas ke masyarakat, termasuk lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Azwar.

Menurutnya, anggaran daerah semestinya dioptimalkan untuk mendorong pembangunan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian warga.

Ia juga menyoroti data tingkat pengangguran di Makassar yang disebutnya hanya turun sekitar 0,1 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau saya lihat indikator pengangguran, penurunannya hanya sekitar 0,1 persen. Ini tentu belum signifikan. Harusnya dengan anggaran sebesar itu, dampaknya bisa jauh lebih terasa,” tegasnya.

Azwar menambahkan, sebagai kota besar, Makassar harus memiliki strategi yang lebih serius dan terukur dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Makassar ini kota besar. Jangan sampai warga Makassar justru lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibanding pendatang yang datang mencari kerja di kota ini,” katanya.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari TAPD, OPD teknis hingga Wali Kota Makassar, agar lebih fokus menjalankan program yang tepat sasaran.

Pansus LKPJ DPRD Makassar pun berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(**)