RRI. CO. ID, Makassar - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di ruang Komisi E DPRD Sulsel sementara, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Kamis,9 April 2026. Rapat tersebut menghadirkan pihak rumah sakit lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas capaian program dan penggunaan anggaran sektor kesehatan sepanjang tahun 2025.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Mahmud, menekankan pentingnya penjelasan rinci terkait matriks indikator kinerja yang disusun dalam dokumen LKPJ. “Kelengkapan matriksnya itu perlu ada penjelasan supaya lebih tergambar indikator capaiannya berdasarkan RPJMD. Jangan hanya mengacu pada WHO, tapi juga harus berdasarkan pedoman perencanaan kita, yaitu RPJMD beserta target dan indikatornya,” ujarnya.

Menurut legislator Partai NasDem tersebut, pengukuran kinerja tidak cukup hanya melihat serapan anggaran, tetapi juga harus berbasis pada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat. “Kita tidak bisa hanya melihat anggarannya habis atau tidak. Yang harus kita nilai, apakah kinerjanya tercapai atau tidak. Itu yang perlu dievaluasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, meski secara umum sejumlah program telah mencapai target, namun penyajian data dan indikator dinilai belum cukup jelas untuk menggambarkan progres secara komprehensif. “Sebenarnya ada yang mencapai target, hanya saja dalam penjelasannya terkadang belum tergambar dengan baik. Kita ingin supaya lebih mudah dikontrol dan dievaluasi,” katanya.

Mahmud juga menyoroti pentingnya indikator kinerja kunci atau IKK sebagai dasar dalam menentukan prioritas penganggaran ke depan. “Kita selalu berbicara indikator kinerja umum dan IKK. Dari situ kita bisa melihat mana yang harus kita dorong agar ada dukungan anggaran berikutnya,” jelasnya.

Ia mengaku belum dapat melihat secara utuh capaian prioritas karena indikator pencapaiannya belum disajikan secara detail dan terukur. “Kalau indikatornya jelas, kita bisa tahu mana yang harus diprioritaskan. Sekarang ini kita belum terlalu melihat itu karena indikator pencapaiannya belum tergambar dengan baik,” pungkasnya. Komisi E DPRD Sulsel memastikan akan terus mendalami LKPJ 2025 guna memastikan efektivitas program kesehatan daerah sejalan dengan target pembangunan dalam RPJMD.