RRI. CO. ID, Makssar : Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Anjungan Pantai Losari mendatangi DPRD Kota Makassar, Kamis, 2 April 2026. Mereka menyampaikan aspirasi sekaligus penolakan terhadap rencana penataan yang dinilai berpotensi menggusur lapak mereka.

Kedatangan para pedagang diterima anggota dewan dalam forum dengar pendapat. Mereka berharap DPRD dapat menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Kota Makassar.

Para PKL mengaku cemas kehilangan sumber penghasilan jika kebijakan penataan dilakukan tanpa solusi yang jelas. Apalagi, sebagian besar pedagang telah berjualan bertahun-tahun di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Hendra Akamuddin, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukanlah penggusuran, melainkan penataan kawasan wisata.

“Kebijakan pemerintah saat ini adalah penataan Kota Makassar. Jadi bukan penggusuran. Istilah itu terlalu negatif. Pemerintah tidak ingin menzalimi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung, tanpa mengabaikan kepentingan pedagang kecil.

Hendra menyebutkan, pihaknya telah meminta pendataan menyeluruh terhadap para pedagang, mulai dari jenis dagangan hingga lama beraktivitas di lokasi tersebut.

“Kami minta didata semuanya. Apa yang dijual, sudah berapa lama di situ. Jangan sampai ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi,” jelasnya.

Ia juga memastikan akan ada penempatan ulang sesuai jenis dagangan, dan lokasi yang disiapkan tidak dipungut biaya.

“Nanti ditata sesuai jenis jualannya. Tempatnya disiapkan dan diberikan gratis. Jadi ini penataan, bukan penggusuran,” tegas Hendra.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyatakan pihaknya hadir untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

“Posisi kami adalah menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Kita ingin persoalan ini selesai tanpa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Hartono menekankan bahwa penataan kota harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, terutama bagi pelaku usaha kecil.

“Jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang justru melahirkan persoalan baru. Kalau penataan, maka harus benar-benar menjadi solusi bagi semua pihak,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam konsep kota inklusif, tidak ada ruang bagi kebijakan yang mengesampingkan hak hidup masyarakat kecil.

DPRD pun mendorong adanya dialog lanjutan dan komunikasi intensif antara pemerintah dan perwakilan pedagang, agar kebijakan penataan kawasan Pantai Losari dapat berjalan tanpa gejolak serta tetap menjaga keberlangsungan ekonomi warga.(**)