KBRN, Makassar : Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta agar perhatian terhadap wilayah pulau tidak hanya sebatas janji, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan.

“Di sana ada sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya bocor saat hujan, dan tidak ada tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail saat diwawancarai, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dengan warga di daratan, baik dalam hal pelayanan publik maupun fasilitas dasar seperti listrik dan pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tidak ada kesenjangan dalam pelayanan antarwilayah.

“Sering kali listrik padam di sana, ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tambahnya.

Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Ia mengingatkan bahwa kesetaraan hak harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan.

Lebih lanjut, ia mendorong jajaran pemerintah mulai dari camat, lurah hingga SKPD untuk saling bersinergi dan merespons aspirasi warga pulau dengan cepat dan tepat.

“Saya harap Pemkot bisa benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan warga di kepulauan. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut,” jelasnya.

Tak lupa, Ismail memberikan apresiasi atas rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan memperkuat roda perekonomian warga pulau.

“Kehadiran kapal lintas pulau ini akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.(**)