RRI.CO.ID, Makassar - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, Alita Karen menilai upaya pencegahan kejahatan ini harus dilakukan secara terintegrasi hingga ke tingkat pemerintah desa.

Para pelaku perdagangan orang kini menggunakan beragam modus operandi baru untuk menjerat para korbannya. Modus tersebut meliputi penawaran beasiswa palsu, iming-iming kerja luar negeri bergaji tinggi, hingga tawaran mengikuti kontes internasional lewat media sosial.

"Hampir semua korban perempuan yang kami tangani berujung menjadi pekerja seks, sementara korban laki-laki biasanya menjadi korban kerja paksa. Pekerja laki-laki yang dikerjakan di kapal ikan bahkan harus bekerja hampir 24 jam sehari dengan upah sangat minim," kata Alita, kepada RRI kamis, 30 Juli 2025.

Masalah ini menurutnya, kerap menimpa calon pekerja migran yang awalnya berniat menggunakan jalur resmi namun mendadak dijebak sindikat melalui jalur ilegal. Pemerintah sejatinya telah membentuk Gugus Tugas TPPO serta menggalakkan patroli siber lintas kementerian untuk mendeteksi ancaman kejahatan tersebut.

"Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan berbagai strategi pencegahan di hulu hingga penindakan di hilir. Namun, kendala pengawasan dan masih ditemukannya praktik korupsi membuat kasus TPPO ini menyerupai fenomena gunung es," jelasnya.

Guna memutus mata rantai kejahatan tersebut, peranan aparat di tingkat desa dianggap sangat vital dalam menyaring keabsahan rencana keberangkatan warga. Perangkat desa diharapkan dapat menelusuri kejelasan tujuan kerja ketika ada warga yang mengurus dokumen administrasi atau surat pindah.

"Satu-satunya cara efektif di tingkat bawah adalah pengawasan langsung dengan melibatkan pemerintah desa secara aktif," tegas Alita. "Secara moral pemerintah desa harus memastikan warganya tidak salah langkah saat memutuskan bekerja ke luar negeri," pungkasnya.