RRI.CO.ID, Makassar — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar menorehkan sejarah dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, pada ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Ajang yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi bentuk apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI), pemerintah terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut, penghargaan ini menjadi tonggak sejarah karena pertama kalinya DPM-PTSP Kota Makassar meraih predikat WBK.
“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas,” kata Mario.
Mario menegaskan, predikat WBK bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan profesional.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi, sekaligus membangun kepercayaan publik agar setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mario Said didampingi Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Firman Wahab dan Fungsional Penata Perizinan Aan Koneri. Kegiatan ini juga melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Ortala, serta OPD teknis terkait sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.