PHRI Sulsel: Hotel di Makassar Masih Bergantung pada Belanja Pemerintah

RRI.CO.ID, Makassar – Industri perhotelan di Makassar masih bergantung pada kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Kondisi tersebut membuat tingkat hunian hotel mudah terdampak ketika agenda kementerian maupun pemerintah daerah berkurang.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, mengatakan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap sektor perhotelan di Sulawesi Selatan mencapai hampir separuh dari total okupansi hotel.

Menurut Anggiat, ketergantungan tersebut terjadi karena Makassar belum menjadi destinasi wisata utama bagi wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta. Akibatnya, pasar hotel di Makassar lebih banyak ditopang oleh kegiatan pemerintahan, perjalanan dinas, rapat, hingga seminar.

"Ada dua isu memang. Pertama, destinasi pariwisata dengan kurs asing yang tinggi dan melemahnya rupiah justru menjadi kesempatan ekstra seperti Bali. Sekalipun ekonomi global dan nasional lagi tidak baik, dengan kurs mata uang asing yang tinggi dan rupiah yang melemah, wisatawan asing lebih mudah menikmati segala hal yang ada di Bali, begitu juga di Yogyakarta," kata Anggiat, Sabtu 25 Juli 2026.

Ia menjelaskan daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit belum merasakan dampak positif dari pelemahan rupiah. Oleh sebab itu, aktivitas pemerintahan masih menjadi penggerak utama bisnis hotel dan restoran di Sulawesi Selatan.

Anggiat berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota tetap menjadikan Makassar sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai agenda nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha hotel dan restoran.

"Kami sangat berharap dengan banyaknya kegiatan pemerintah, perekonomian hotel dan restoran bisa terbantu. Kami berharap event-event pemerintah yang diselenggarakan di Makassar semakin banyak dan mendatangkan keuntungan bagi anggota PHRI karena kontribusi kegiatan pemerintah terhadap sektor perhotelan mencapai 45 sampai 50 persen," ujarnya.

Anggiat menambahkan, ketika kegiatan pemerintah berkurang, dampaknya langsung terasa terhadap tingkat hunian hotel. Sejumlah hotel bahkan harus melakukan efisiensi operasional akibat menurunnya pendapatan.

"Kalau tidak ada kegiatan pemerintahan, baik itu kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, maka banyak hotel yang punya okupansi menurun. Makanya beberapa hotel melakukan penyesuaian tenaga kerja karena pemasukan yang drop dengan kondisi saat ini," tutupnya.