FGD Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Dorong Penguatan Pelaksanaan Anggaran

RRI.CO.ID, Makassar - Evaluasi kinerja pejabat fungsional menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (Monev SKP) Tahun 2025 bagi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN) dan Pranata Keuangan APBN (PK APBN) yang digelar di GKN Makassar.

Kegiatan tersebut diikuti pejabat fungsional JF APK APBN dan PK APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual. FGD menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat pemahaman pejabat fungsional terhadap tanggung jawab dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo, turut memberikan arahan terkait pentingnya optimalisasi peran pejabat fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan. "Pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam memastikan proses pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan, "ujar Hari Utomo. Rabu, 30 September 2026.

Dalam pelaksanaannya, FGD menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan materi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Narasumber tersebut yakni Gobel Fajrin Astra Yudha, PTPN Penyelia KPPN Makale; Muhammad Lukman Syatir, PTPN Mahir KPPN Makassar I; serta Suroto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembahasan dalam FGD mencakup hasil monitoring dan evaluasi SKP Tahun 2025, kesesuaian penugasan dengan kompetensi pejabat fungsional, pengembangan angka kredit, serta pencapaian indikator kinerja individu. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar setiap pejabat fungsional mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan target yang telah disepakati bersama pimpinan.

Kegiatan yang dimoderatori Saiful, Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas. Melalui diskusi dan berbagi pengalaman, peserta memperoleh masukan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan di masing-masing satuan kerja.

Melalui FGD Tindak Lanjut Hasil Monev SKP Tahun 2025 tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kinerja pejabat fungsional secara berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menjadi bagian dari penilaian kinerja, tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan mendukung pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan akuntabel.