Pembiayaan Pergadaian di Sulsel Tumbuh 61 Persen, Tertinggi di Sektor IKNB

RRI.CO.ID, Makassar - Industri pergadaian menjadi sektor dengan pertumbuhan pembiayaan tertinggi di Sulawesi Selatan pada Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan pergadaian mencapai Rp12,57 triliun atau meningkat 61,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan layanan pergadaian sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan peningkatan pembiayaan pergadaian menunjukkan masyarakat memiliki semakin banyak pilihan dalam mengakses layanan keuangan formal. "Pertumbuhan pembiayaan pergadaian menunjukkan akses pendanaan masyarakat semakin beragam. Kehadiran berbagai lembaga keuangan menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah," ujar Muchlasin, Minggu, 5 Juli 2026.

Selain pergadaian, perusahaan pembiayaan di Sulawesi Selatan juga mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp19,27 triliun atau tumbuh 1,23 persen secara tahunan. Sementara pembiayaan fintech P2P lending meningkat menjadi Rp2,52 triliun.

"OJK akan terus mendorong agar seluruh pelaku Industri Keuangan Non-Bank menjaga tata kelola dan prinsip kehati-hatian sehingga pertumbuhan pembiayaan tetap berkualitas serta mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," tambahnya.

Muchlasin menilai perkembangan positif tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber pembiayaan yang legal dan diawasi regulator. Dengan beragam pilihan pembiayaan, sektor IKNB diharapkan terus menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkan selain menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah diakses, industri pergadaian juga dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudahan proses pembiayaan membuat layanan pergadaian menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memperoleh dana, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak.

Ditegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaku Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) agar pertumbuhan pembiayaan tetap berlangsung secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat berbagai produk jasa keuangan serta memanfaatkan layanan yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK.