RRI.CO.ID, Makassar - Pakar Ekonomi, Dr. Sutarjo Tui, menyoroti fenomena kenaikan harga minyak goreng yang kontradiktif dengan status Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia. Ia menilai adanya kenaikan biaya kemasan plastik dan faktor geopolitik global menjadi pemicu utama yang mengerek harga di tingkat konsumen.

Sutarjo menjelaskan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berimbas langsung pada kenaikan harga bahan baku plastik yang masih harus diimpor. Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya permainan mafia pangan yang sengaja mengurangi stok untuk menciptakan kelangkaan di pasar.

"Kalau betul bahwa CPO-nya tidak ada kelangkaan, tetapi kita perlu teliti juga apakah ada kartel atau mafia lagi yang bermain. Biasanya kalau terjadi kenaikan harga itu, ada sedikit mafia bermain supaya menimbulkan kelangkaan dengan alibi harga plastik naik," ujar Sutarjo, saat dikonfirmasi RRI, Rabu, 29 April 2026.

Dampak dari lonjakan harga ini paling dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada olahan gorengan. Sutarjo memperingatkan bahwa jika daya beli terus merosot sementara pendapatan tetap, maka stabilitas sosial masyarakat bisa terancam secara serius.

"Dampak itu yang mengakibatkan daya beli masyarakat kecil menjadi melemah, dan kalau itu terjadi maka sangat berbahaya di sektor sosial. Jika masyarakat sudah tidak mampu makan sementara pendapatan tidak naik, maka bisa memicu terjadinya tindakan kriminalisasi," tegasnya.

Mengenai saran peralihan ke pola konsumsi makanan rebusan sebagai alternatif, ia menilai hal tersebut sulit dilakukan secara instan oleh masyarakat luas. Perubahan pola konsumsi membutuhkan waktu yang lama karena berkaitan erat dengan selera dan kebiasaan hidup sehari-hari.

"Selalu ada barang pengganti jika harga naik, namun masalahnya orang makan itu juga mencari rasa enak. Bagaimana jadinya jika masyarakat dipaksa merubah pola konsumsi secara mendadak, misalnya selama tiga bulan tidak makan pisang goreng," pungkas Sutarjo.