RRI.CO.ID, Sengkang – Perwakilan Pondok Pesantren As’adiyah melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang pada Kamis, 9 April 2026. Kunjungan tersebut memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor KP2KP Sengkang dan menjadi ajang silaturahmi sekaligus koordinasi terkait rencana pengelolaan unit usaha pesantren. Dalam kunjungan tersebut, Pondok Pesantren As’adiyah diwakili oleh Yunus selaku Koordinator Bidang Keuangan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPes).

Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada perencanaan serta pengembangan sejumlah unit usaha yang akan dijalankan oleh pesantren. Beberapa sektor usaha yang direncanakan untuk dikembangkan antara lain layanan laundry, minimarket, hingga kedai kopi. Pengembangan unit usaha ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi lingkungan sekitar pesantren.

Kepala KP2KP Sengkang Riza Kurniawan mengapresiasi langkah Pondok Pesantren As’adiyah dalam membangun unit usaha secara terstruktur melalui BUMPes. "Iniisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi pesantren yang perlu mendapat dukungan, termasuk dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan" ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihak KP2KP Sengkang siap memberikan pendampingan serta edukasi terkait aspek perpajakan agar pengelolaan usaha dapat berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. "Kunjungan ini memberikan wawasan baru terkait pengelolaan usaha yang tertib administrasi, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan" tegasnya.

Ia berharap melalui konsultasi ini, pengelolaan unit usaha pesantren dapat berjalan lebih sistematis, profesional, dan selaras dengan regulasi yang ada.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara KP2KP Sengkang dan Pondok Pesantren As’adiyah dalam mendorong pengembangan usaha berbasis pesantren yang mandiri, profesional, serta taat terhadap ketentuan perpajakan.