RRI.CO.ID, Makassar - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan akselerasi yang positif. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp8,18 triliun atau tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut diungkap dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin 30 Maret 2026.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Martha Octavia, menyebut realisasi tersebut setara dengan 16,10 persen dari pagu anggaran. Ia menilai, angka ini mencerminkan bahwa mesin pembangunan telah bergerak sejak awal tahun dengan arah yang jelas.

“Belanja negara menjadi pengungkit utama untuk menjaga layanan publik tetap berjalan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan, hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara tercatat Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target. Komposisinya terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1,45 triliun, kepabeanan dan cukai Rp32,11 miliar, serta PNBP Rp619,91 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Hari Utomo, menjelaskan bahwa penerimaan pajak didominasi oleh PPh sebesar Rp711 miliar dan PPN sebesar Rp915 miliar, sementara PNBP banyak ditopang oleh kinerja Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2,21 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,51 triliun, mencakup gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur, mulai dari TNI/Polri hingga tenaga pendidik dan ASN.

Belanja barang mencapai Rp649,99 miliar untuk mendukung operasional ratusan satuan kerja, sedangkan belanja modal sebesar Rp47,78 miliar diarahkan pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan Terminal Tipe A Songka di Palopo.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu. Penyalurannya dinilai merata di seluruh kabupaten/kota, mencerminkan distribusi fiskal yang inklusif.

“Dana Alokasi Umum mendominasi dengan Rp4,33 triliun yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, gaji PPPK, hingga pendanaan kelurahan,” jelas Martha.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di awal tahun ini menunjukkan fondasi yang cukup kuat bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Belanja yang progresif dan penyaluran anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan