RRI.CO.ID, Makassar : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memperkuat sinergi kelembagaan melalui audiensi bersama Panglima Komando Daerah Angkatan Udara II, Mochammad Untung Suropati, dalam upaya membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih kokoh dan berkelanjutan di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 Maret 2026, Imanul Hakim menegaskan bahwa kolaborasi antara otoritas pajak dan institusi pertahanan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperluas literasi perpajakan sekaligus memperkuat integritas sistem penerimaan negara.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari optimalisasi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, peningkatan pemahaman regulasi perpajakan bagi prajurit dan aparatur, hingga dukungan institusional dalam membangun ekosistem sadar pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra).

Menurut Imanul, sistem perpajakan yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor. “Sinergi DJP dan TNI AU mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kredibilitas dan integritas penerimaan negara sebagai fondasi pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggota TNI sebagai unsur pertahanan negara memiliki posisi strategis dalam memberi keteladanan. Kepatuhan prajurit terhadap kewajiban perpajakan dinilai bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan disiplin, tanggung jawab, dan integritas sebagai aparatur negara.

Sementara itu, Kepala Staf Kodau II, Hermawan Widhianto, menyampaikan komitmen Kodau II untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk di bidang perpajakan. Ia menilai sosialisasi pelaporan SPT Tahunan menjadi langkah penting agar seluruh anggota memahami prosedur dan kewajiban secara benar.

“Kepatuhan perpajakan merupakan bagian dari disiplin prajurit sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Kami berharap seluruh anggota dapat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Melalui penguatan koordinasi ini, DJP dan TNI AU diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kepatuhan formal, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan negara yang berkontribusi langsung pada stabilitas dan pembangunan nasional.