DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Kenaikan Harga Pertamax
- 11 Jun 2026 17:02 WIB
- Makassar
RRI.CO.ID, Makassar - Kenaikan harga Pertamax kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai formula dan dasar perhitungan yang digunakan dalam penetapan harga bahan bakar non subsidi tersebut. Dilansir dari laman DPR RI, Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa pemerintah harus menjelaskan secara transparan alasan di balik kenaikan harga Pertamax.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memahami komponen yang memengaruhi harga BBM.
Dengan penjelasan yang jelas, publik dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian harga. Bambang Haryo menyebut bahwa transparansi diperlukan untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Penjelasan yang rinci juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan secara detail formula yang digunakan dalam menentukan harga Pertamax.
Hal tersebut mencakup komponen biaya yang diperhitungkan hingga alasan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan harga BBM memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor.
Kenaikan harga bahan bakar dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Komisi XII DPR RI menilai komunikasi yang terbuka menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, penjelasan mengenai mekanisme penetapan harga BBM perlu disampaikan secara mudah dipahami oleh publik. Dengan adanya transparansi mengenai formula dan dasar perhitungan harga Pertamax, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terkait kebijakan tersebut.
Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....