Ekonom Minta Pengawasan Minyak Goreng Subsidi Diperketat

  • 29 Apr 2026 19:05 WIB
  •  Makassar

RRI.CO.ID, Makassar - Pakar Ekonomi, Dr. Sutarjo Tui, meminta pemerintah segera mengatur ketat saluran distribusi minyak goreng untuk mencegah praktik culas para mafia pangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar-pasar tradisional harus diperketat agar tidak membebani masyarakat kecil.

Sutarjo menyarankan agar pemerintah memperbanyak pelaksanaan pasar murah serta menggenjot ketersediaan minyak goreng curah sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, ia mengusulkan adanya pengurangan pajak impor untuk bahan baku plastik guna menekan biaya produksi pengemasan minyak goreng.

"Paling cepat itu adalah saluran distribusi diatur dan diawasi pemerintah agar jangan sampai ada mafia yang masuk bermain. Monitoring Harga Eceran Tertinggi (HET) juga harus dilakukan setiap saat agar harga tidak melampaui batas yang ditentukan," ujar Sutarjo diwawancara RRI rabu, 29 April 2026.

Dr Sutardjo Tui meminta pemerintah beri subsidi minyak Goreng bagi UMKM. (Foto: RRI/Alpianus Baka)

Ia juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian subsidi minyak goreng secara khusus bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Menurutnya, langkah ini setara dengan subsidi gas yang sudah berjalan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Kalau pemerintah tidak bisa menurunkan harga atau menekan kenaikan, kenapa tidak diberikan saja subsidi minyak goreng bagi masyarakat kecil dan UMKM? Pemerintah harus sadar bahwa mereka memegang amanah untuk menyejahterakan rakyat, bukan hanya orang kaya," tegasnya.

Di sisi lain, Sutarjo mengajak masyarakat di Makassar untuk mulai membiasakan pola hidup sehat dengan beralih ke konsumsi makanan rebusan yang kini mulai populer. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membebani para pedagang makanan rebusan tersebut dengan retribusi yang mahal.

"Sekarang di Makassar barang-barang rebusan sudah mulai populer, dan masyarakat bisa mengimbangi situasi ini dengan mengurangi konsumsi gorengan agar lebih sehat. Pemerintah harus menjadi stabilisator dengan tidak mengenakan retribusi tinggi bagi pedagang kecil yang menjual alternatif makanan ini," pungkasnya.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....