RRI.CO.ID, Makassar - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Sulawesi Selatan menunjukkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperluas jangkauan program sosial kepada masyarakat. Hingga 31 Desember 2025, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Sulsel tercatat menembus Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu sebesar Rp32,1 triliun.

Capaian tersebut dipaparkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers rilis kinerja APBN regional Sulsel yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin, 26 Januari 2026. Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi, dan disiarkan secara daring melalui kanal resmi YouTube Kementerian Keuangan.

Supendi menegaskan, penyaluran TKD sepanjang 2025 berlangsung relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh daerah mencatatkan realisasi mendekati pagu masing-masing, mencerminkan distribusi anggaran yang tidak terpusat pada wilayah tertentu.“Kondisi ini menunjukkan bahwa APBN benar-benar hadir secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah,” ujar Supendi.

Menurutnya, kinerja TKD menjadi fondasi utama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, serta penguatan ekonomi lokal. Dana tersebut berperan langsung dalam mempercepat aktivitas ekonomi di daerah, terutama melalui belanja pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain melalui TKD, dampak APBN 2025 juga dirasakan luas melalui berbagai program nasional yang menjangkau masyarakat Sulsel hingga tingkat akar rumput. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang sepanjang 2025 telah menjangkau 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.

Program ini menjadi salah satu intervensi sosial terbesar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus menggerakkan rantai pasok pangan lokal. Disektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih juga menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat sebanyak 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi telah memiliki akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 proposal bisnis yang diajukan sepanjang 2025.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur, yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa, serta sektor produktif lainnya. Penyaluran KUR ini menjadi motor penting dalam menjaga denyut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dinamika ekonomi nasional.

Dukungan APBN juga tercermin melalui realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah dengan nilai mencapai Rp2,90 triliun. Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp22,8 Triliun. Selain kinerja di sisi daerah, Kementerian Keuangan juga memaparkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BPP terealisasi sebesar Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu yang ditetapkan.

Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu, guna mendukung operasional dan pelayanan perkantoran pada 767 satuan kerja dari 52 kementerian/lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Adapun belanja modal terealisasi Rp2,8 triliun atau 91,46 persen, yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis. Di antaranya pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.

Untuk belanja bantuan sosial, realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mencapai Rp101,1 miliar atau 99,90 persen dari pagu, yang berperan penting dalam menjaga akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Melalui capaian tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dari tingginya realisasi fiskal, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga. APBN regional Sulsel 2025 pun menjadi instrumen strategis yang menjembatani kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.